Sabtu, 30 Mei 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Jakarta-Humas : Rabu 18 Maret 2020. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 499/SEK/KS.00/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penundaan Kegiatan di Mahkamah Agung RI.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan T Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dengan ini diberitahukan bahwa untuk Pencegahan Penyebaran COVID – 19, Pimpinan telah memutuskan untuk MENUNDA kegiatan-kegiatan yang telah terjadwal sebagai berikut : 1. Rakernas Akbar. 2. Peresmian Peradilan Terpadu di Manado. 3. Wisuda Purnabakti Semarang – Jawa Tengah. 4. Pendamingan Pembangunan Zona Integritas. Dan 5. Penundaan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersipat tatap muka. Penundaan kegiatan-kegiatan tersebut sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian (ds/ah)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

doc : Pemberitahuan Penundaan Kegiatan Mahkamah Agung RI.pdf

Jakarta – Humas : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikahi tanggal 3 Januari 2020 nomor 01/SK/PP.Ikahi/I/2020 tentang pembentukan Panitia HUT IKAHI ke 67 dan seminar nasional IKAHI. PP IKAHI mengadakan kegiatan ziarah dan tabur bunga dan seminar nasional pada tanggal 18 – 19 Maret 2020. Dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan seminar nasional dan ziarah / tabur bunga ditunda sampai waktu yang ditentukan.

Berikut Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia :

 

Doc : surat_IKAHI.pdf

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH memandu sumpah pimpinan MPR RI periode 2019 – 2024 yang terdiri dari Ketua Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, jazizul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nurwahid, Zulkifli Hasan, Hasrul Sani dan Fadel Muhammad, pada hari Kamis, 3/10/2019 diKomplek MPR / DPR Jakarta. (Humas)

 

sumber : https://mahkamahagung.go.id

 

 

Jakarta-Humas, Rabu, 26 Desember 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018. Perihal Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lampirannya:

 

 Dokumen

 SK_PA_55_2018_PENUNJUKAN_KPA_TA_2019.pdf

 SK_PA_55_2018_PENUNJUKAN_KPA_TA_2019_LAMPIRAN.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

 

 

Palu—Humas: Bantuan Mahkamah Agung melalui PN dan PA Mamuju, PN Pasang Kayu dan PA. Majene telah disalurkan kepada sejumlah pengadilan di Palu dan warga masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut dikirimkan lewat jalur darat dengan iring-iringan 6 (enam) mobil dinas, 2 (dua) mobil box dan 1 (satu) mobil tahanan masuk melalui Donggala pada tanggal 2 Oktober 2018 dan baru sampai di Palu pada tanggal 3 Oktober 2018.

 

          “Antrian bantuan gempa dan tsunami Palu mengular hingga sepanjang 2 (dua) kilometer masuk melalui Donggala dengan kawalan kepolisian Sulawesi Barat,” ungkap Muhammad Arasy Latief, Ketua Pengadilan Agama Mamuju.

 

          Sesampai di Kota Palu, rombongan 4 (empat) pengadilan tersebut berpencar menyalurkan bantuan ke pengadilan-pengadilan di Palu. “Kami dari PA. Mamuju berdasarkan kesepakatan mendapatkan bagian menyalurkan bantuan ke Pengadilan Agama Palu, Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri Palu,” jelas Arasy. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian.

 

          Setelah menyalurkan bantuan ke Kota Palu, rombongan kembali melalui Donggala dan menyerahkan bantuan ke PN dan PA. Donggala. “Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palu dan Donggala,” pungkas Arasy. 

 

 

 

Bantuan Tahap II Siap Diberangkatkan 

 

          Sementara itu, bantuan dari Mahkamah Agung, Dharmayukti Karini dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terus bertambah di Mahkamah Agung. Bantuan berupa makanan, pakaian, terpal dan lainnya dikumpulkan di Lobby Gedung F Mahkamah Agung sambil menunggu pemberangkatan.

 

 

 

          Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, S.H., MS., bantuan tahap II dari Mahkamah Agung akan diberangkatkan hari Rabu (10/10/2018). “Ini merupakan bantuan yang dihimpun oleh Mahkamah Agung Peduli untuk saudara-saudara kita di Palu dan Donggala,” ujar Abdullah menjelaskan.

 

          Gerakan Mahkamah Agung Peduli terus menghimpun bantuan dari aparatur pengadilan di Indonesia dan akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi bantuan. “Penerimaan bantuan terus kita buka, sehingga bagi aparatur pengadilan yang masih berminat untuk menyerahkan bantuan dapat dikirimkan melalui rekening yang sudah diumumkan,” ujar Abdullah mengakhiri.

 

 

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

 

 

Palangka Raya- Humas: Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka Rapat Koordinasi dengan instansi hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satu Rapat koordinasinya adalah bersama tiga lingkungan peradilan di Wilayah Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dengan wilayah peradilan ini bertempat di Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Selasa, 1 November 2016. Komisi III DPR RI dipimpin oleh Desmon J. Mahesa.

 

Pada Rapat Koordinasi ini, selain memaparkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Komisi III, para hakim juga mengutarakan suka duka menjadi wakil Tuhan di Palangka Raya ini. “Mobil yang kami gunakan adalah Vios tahun 2005, jika melakukan tugas ke daerah-daerah bisa menghabiskan waktu sekitar 7 jam bahkan satu hari perjalanan, kami tinggal menunggu ban mobil kami copot saja Pak!” Kata Bambang Wicaksono, SH, MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang disambut tawa peserta rapat. “Kami harap Anggota Dewan yang terhormat bisa membantu dalam menyelesaikan masalah ini.” Lanjut Bambang.

 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya membawahi tujuh pengadilan tingkat pertama, begitu juga dengan Pengadilan Tinggi Agama, wilayahnya antara lain Palangka Raya, Sampit, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Tamiang Layang dan Kasongan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. Sarif Usman, SH., MH dalam paparannya mengatakan bahwa untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum Ia akan membentuk 7 wilayah pengadilan agama baru “Saya berharap yang terhormat anggota komisi III bisa membantu perwujudan ini.”  Wilayah yang akan dibentuk pengadilan baru antara lain. Kabupaten Murung Raya. Kabupatan Sukamara. Kabupaten Seruyan.

 

Terkait suka duka dalam memberikan pelayanan terbaik, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengatakan bahwa para hakim di hari Jum’at sering lembur demi melaksanakan tugas non yudisial. “Hari Senin-Jum’at para hakim sibuk mengerjakan tugas-tugas yudisial, meski begitu tugas non yudisial juga menjadi tanggung jawab kami, maka saya perintahkan setiap Jum’at sore-Sabtu kami lembur untuk mengerjakan tugas-tugas non yudisial. Kami paham kondisi mereka yang jauh dari keluarga harus mengunjungi keluarganya, tetapi demi memberikan pelayanan terbaik, kami ikhlas melakukan itu semua.” Kata Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, H. Arif Supratman, S.H., M.H.

 

Dalam sambutannya Desmon J Mahesa, selaku ketua rombongan komisi III mengatakan bahwa Komisi III adalah partner kerja lingkungan Peradilan. Peraturan dan anggaran menjadi fokusnya. “Anggaran menjadi fokus kami” jelas Desmon. Maka dari itu, Desmon ingin mendengarkan penjelasan langsung dari masing-masing Ketua terkait pemotongan anggaran Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.   Terkait pemotongan tersebut para wakil Tuhan di Palangka Raya mengatakan bahwa mereka berjanji untuk selalu bekerja baik dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meski anggaran yang diberikan  kurang dari yang dianggarkan, mereka tetap percaya kepada Komisi III bisa memenuhi aspirasi dan keinginan mereka. (azh/RS)

 

Sumber dari www.mahkamahagung.go.id

 

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Makalah Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi

Sumber dari www.mahkamahagung.go.id

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Sejak tanggal 28 September 2015 pukul 17.00 WIB, periode pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 resmi ditutup. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan, panitia telah menyelesaikan pemrosesan verifikasi keabsahan berkas. Hingga Senin siang (28/09/2015) telah terdaftar 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Dari 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdaftar sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, 4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhak maju ke babak selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung RI Nomor : 006/KTP/SK/X/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Adapun ke-4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan ke-11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut adalah : 

  • Pengadilan Militer

1.     PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN 

2.     PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH  

3.     PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN 

4.     PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK

  • Pengadilan Tata Usaha Negara 

1.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 

2.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG 

3.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 

4.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA 

5.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO 

6.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI 

7.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI 

8.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

9.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR 

10.   PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU 

11.   PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta (dalam hal ini pengadilan) akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Ditjen Badilmiltun sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, kami sangat mengharapkan adanya peran serta aktif bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Download Pengumuman : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/006_KTP_SK_X_2015.pdf

Sumber dari ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

DETAIL REGISTER PERKARA

 Untuk melihat semua data informasi perkara Klik disini

No. Perkara

:

10/G/2015/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

25 MARET 2015  

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

25 MARET 2015

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

-

 

 

 

Klasifikasi

:

KEPEGAWAIAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

-

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

-

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

-

-  Hakim Anggota I

:

-

-  Hakim Anggota II

:

-

 

 

 

Panitera Pengganti

:

-

 

 

 

Penggugat

:

HENDRIKUS OLA BAGA,S. PD.

Kuasa Hukum

:

VALENTHINUS B. TOLAYUK DK.

 

 

 

Tergugat

:

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

-

Tahapan Sidang

:

 

- 09/04/2015  Pemeriksaan Dismissal

 

 

 

Tanggal Putusan

:

09/04/2015

 

 

 

Amar Putusan

:

 

-

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

Klik disini untuk melihat Direktori Putusan Tahun 2015

 

 

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas