Selasa, 11 Agustus 2020

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

5 Agustus 2020

[Rencana Kerja dan Anggaran 2020]

Laporan Realisasi PNBP 2020

Laporan Realisasi Anggaran 2020

Laporan Realisasi Posbakum 2020

[Laporan Pelayanan Informasi 2020]

Laporan Pelayanan Informasi 2020

[Laporan Biaya Perkara 2020]

Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara 2020

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 94 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta-Humas. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1235/SEK/KU.01/8/2020 tanggal 5 Agustus 2020, tentang Pelaksanaan Anggaran Bimbingan Teknis ASN dan Kegiatan Rakernas Tahun...
Samarinda – Humas. Untuk meningkatkan kemampuan perbendaharaan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Micro Learning Pendidikan Professional dan...
Samarinda – Humas. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 H, pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, telah dilaksanakan penyembelihan dan...
Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S.Pudjoharsoyo,S.H.,M.Hum, membuka acara penyerahan hewan kurban pada Iduladha tahun ini. Penyembelihan hewan kurban sebanyak 39 ekor sapi dan 12 ekor...
  Jakarta-Humas, Rabu 29 Juli 2020. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor : 12/Pansel-CPNS/MA/7/2020 tanggal 29 Juli 2020, tentang Pemilihan Kembali Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi...
More inBerita  Berita Kegiatan  Berita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Jakarta - Humas MA: Menindaklanjuti      Surat      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung     Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas  Menuju  Wilayah Bebas  dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di  Bawahnya dan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor  142/BP/PS.00/12/2019 tanggal  16 Desember 2019 tentang Penilaian Zona  Integritas  pada Mahkamah Agung dan 4  (empat)  Lingkungan  Peradilan di  Bawahnya,  maka  perlu  dilakukan  langkah-langkah  strategis  dalam  pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM  sebagaimana berikut:

  1. Meningkatkan   komitmen   pimpinan  dan   komitmen  bersama,  yaitu  Pimpinan Pengadilan,   Hakim   dan   Aparatur    Sipil    Negara   harus   terlibat   aktif  dalam pelaksanaan  Zona Integritas  Menuju  WBK/WBBM   serta   menularkan semangat dan  visi yang sama  sehingga terj adi  perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja,  pola pikir (mind set)  serta budaya kerja (culture set);
  2. Peningkatan  kinerja  pelayanan,  aparatur  peradilan harus  bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat  pencari keadilan dan meningkatkan   hospitality  (senyum,   sapa,   salam)   dalam  upaya   meningkatkan pelayanan publik;
  3. Menciptakan   program/kegiatan/inovasi   yang  menyentuh  masyarakat,  yaitu program-program/kegiatan/inovasi       yang  membuat   masyarakat   lebih    dekat dengan lembaga peradilan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat;
  4. Monitoring  dan   Evaluasi, pelaksanaan  monitoring dan  evaluasi  secara  berkala dan berkelanjutan;
  5. Pelaksanaan manajemen media yang baik, melalui media situs resmi Pengadilan, media cetak,  media elektronik,  dan lain-lain secara berkelanjutan;
  6. Bagi  114 (seratus empat belas)  Pengadilan yang belum lolos memperoleh predikat WBK,   akan  diusulkan  secara  otomatis  dengan  mengirimkan  kembali  Penilaian Mandiri  atas  Pelaksanaan  Pembangunan  Zona  Integritas   Menuju  WBK/WBBM kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung setelah dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan demi keberhasilan unit-unit kerja dalam mewujudkan  peradilan  yang bersih dan bebas  dari korupsi  dalam upaya untuk meraih predikat WBK;
  7. Untuk  Pengadilan yang telah  memperoleh predikat  WBK  pada  tahun  2018 dan 2019 agar diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM  secara berjenjang;
  8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat  Banding mengusulkan  satuan  kerja  di  wilayah hukumnya   yang  berpotensi/layak   memperoleh  predikat   WBK/WBBM   kepada Direktur   Jenderal   Badan  Peradilan  masing-masing,   untuk  diteruskan kepada Sekretaris  Mahkarnah Agung setelah  dilakukan penilaian oleh Tim  Penilai Internal TPI)   untuk  diusulkan  kepada   Menteri   Pendayagunaan  Aparatur   Negara   dan Reformasi Birokrasi;
  9. Demi     keselarasan    langkah   dan   kebijakan    guna   memberikan   keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan  Zona Integritas Menuju WBK/WBBM  diharapkan agar mengikuti rencana aksi sesuai lampiran pada surat ini;
  10. Bagi  Pengadilan Tingkat  Banding yang membutuhkan  pendampingan/sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk satuan kerja di wilayah hukumnya  dapat  membuat  surat  permintaan  pendampingan  yang  ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Untuk informasi lebih lanjut  dapat menghubungi Edi  Yuniadi (081319042632) dan Tiroi  Siahaan  (0811171259) atau klik tautan di bawah ini. (Humas)

 

 Dokumen

 langkah2 Strategis ZI.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)