Selasa, 17 September 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

13 September 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Agustus

Laporan Realisasi Anggaran Agustus

Laporan Realisasi Posbakum

[Laporan Pelayanan Informasi]

Laporan Pelayanan Informasi Agustus

[Laporan Biaya Perkara]

Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara Agustus

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 40 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta-Humas, Kamis, 12 September 2019. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1375/SEK/HM.02.3/9/2019 tanggal 11 september 2019 hal pemberitahuan pembaruan aplikasi SIPP tingkat...
  Jakarta-Humas, Selasa, 10 September 2019. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1333/SEK/OT.01.1/9/2019 tanggal 10 September 2019 hal Penelahaan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran...
Silahkan klik pada tautan dibawah untuk mengunduh dokumen Pemberitahuan : Hukuman Disiplin Periode Agustus 2019   Sumber (bawas.mahkamahagung.go.id)
Jakarta - HUMAS, Rabu, 5 September 2019 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr.. H.M Syarifuddin, SH.,MH menghadiri Acara COUNCIL OF ASEAN Chief Justices Meeting (CACJ) Working Group – On...
Jakarta – Humas, Kamis, 5 September 2019. Menindaklanjuti  Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/19/PW.03/2019 tanggal 2September 2019 perihal Desk...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Bandung – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, memimpin wisuda purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, H. Arwan Byrin, S.H., M.H. pada Selasa (3/9/2019) bertempat digedung Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pak Arwan Byrin selalu menjalankan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dengan baik. Beliau dapat mengejawantahkan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung, baik di satuan kerja yang dipimpinnya maupun di pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayahnya, sehingga program-program Mahkamah Agung dapat terlaksana dengan baik.

Kebijakan akreditasi penjaminan mutu peradilan, implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hingga pemberlakuan e-Court, dapat dilaksanakan dengan relatif baik dibawah kepemimpinan beliau. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan peradilan, kepemimpinan beliau bahkan telah berhasil membawa Pengadilan Tinggi Bandung mendapatkan penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian PAN RB, suatu prestasi yang turut mengharumkan nama Mahkamah Agung, tutur Hatta Ali.

Acara wisuda purnabhakti ini, sebagaimana layaknya acara wisuda, merupakan suatu penghormatan atas keberhasilan Pak Anwar Byrin lulus dari ujian dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Perjalanan karir yang beliau mulai sebagai calon hakim pada tahun 1980 telah melewati berbagai ujian, termasuk 3 kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri dan 3 kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, dengan penempatan tugas di berbagai daerah termasuk di ujung timur Indonesia, ucap Prof Hatta.

Diakhir sambutan, KMA mengatakan, dimana dalam Mengakhiri penugasan sebagai hakim hingga masa pensiun dengan baik, adalah juga suatu pencapaian yang dicita-citakan. Mengingat tugas dan kewajiban sebagai hakim adalah tugas dan kewajiban yang penuh tantangan, hambatan, dan godaan. Menyelesaikan tugas dengan baik hingga akhir, adalah tekad yang harus ditanamkan dalam diri semua hakim, agar para hakim senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

 

Wisuda purnabakti ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Militer, para Hakim Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, serta undangan lainnya ( Humas )

sumber : www.mahkamahagung.go.id