Rabu, 21 Agustus 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

6 Agustus 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Juli

Laporan Realisasi Anggaran Juli

Laporan Realisasi Posbakum

[Laporan Pelayanan Informasi]

Laporan Pelayanan Informasi Juli

[Laporan Biaya Perkara]

Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara Juli

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 77 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta – Humas : Sehubungan telah ditandatangani surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1242 / SEK / KU.00 / 08 / 2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Kepaniteraan, Para...
  Jakarta-Humas, Kamis, 16 Agustus 2019. Menyusuli suarat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1162/SEK/HM.01.2/8/2019 tanggal 1 Agustus 2019 hal Peringatan HUT Ke – 74 Mahkamah Agung RI, Bersama ini...
  Jakarta-Humas,Jumat, 16 Agustus 2019. Surat Kepala Biro perlengkapan Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 361/BUA.4/PL.07/08/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, Perihal Pengajuan Permohonan Penetapan...
Silahkan klik pada tautan dibawah untuk mengunduh dokumen Pemberitahuan : Hukuman Disiplin Periode Juli 2019   Sumber (
  Jakarta-Humas, Rabu, 14 Agustus 2019. Menindaklanjuti suarat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA yaitu pergeseran Bagian...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

 

 

Jakarta - Humas MA:  Menyusul surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1131/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke 74, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

  1. Tema HUT ke-74 Mahkamah Agung RI tahun 2019 adalah “Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani”.
  2. Upacara Bendera HUT ke-74 Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada pukul 07.30 waktu setempat.
  3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan mengikuti Upacara HUT ke-74 Mahkamah Agung RI di gedung Mahkamah Agung RI.
  4. Upacara HUT ke-74 Mahkamah Agung RI pada empat lingkungan peradilan Tingkat Provinsi dipusatkan di Kantor Pengadilan Tingkat Banding dan bagi Pengadilan Tingkat Pertama yang terletak jauh dari Ibu kota Provinsi/dari Kantor Pengadilan Tingkat Banding atau karena kesulitan transportasi, upacara dilaksanakan pada salah satu kantor Pengadilan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota, sesuai dengan situasi dan kondisi.
  5. Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding/Hakim Tinggi Senior bertindak selaku Inspektur Upacara HUT ke-74 Mahkamah Agung RI Tingkat Provinsi.
  6. Bagi Hakim dan Aparatur/Pegawai yang sedang menjalankan cuti atau tugas dapat mengikuti upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan Aparatur/Pegawai bersangkutan, dan wajib melapor kepada pimpinan satuan kerja masing-masing dan pimpinan satuan kerja tempat melaksanakan upacara (format terlampir).
  7. Inspektur Upacara membacakan amanat Ketua Mahkamah Agung RI (naskah amanat menyusul).
  8. Pakaian upacara:

·         Pimpinan Pengadilan/Inspektur Upacara, Hakim, Panitera dan Sekretaris mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

·         Militer mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV

·         Pegawai mengenakan seragam KORPRI lengkap dengan memakai peci warna hitam polos

·         Anggota Dharmayukti Karini menggunakan seragam Dharmayukti

·         Para Purnabakti menyesuaikan/mengenakan batik lengan panjang

  1. Pelaksanaan upacara HUT ke-74 Mahkamah Agung RI mengikuti tata tertib upacara yang telah ditetapkan (terlampir).

 

Disampaikan, bahwa rangkaian peringatan HUT ke-74 Mahkamah Agung RI setelah pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan kegiatan internal di lingkungan Pengadilan secara bersama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah, dengan acara:

 

a. Tasyakuran dan do’a bersama

b. Menyaksikan live streaming peluncuran/launching:

1. Kebijakan peradilan elektronik/e-litigasi

2. Theme song Mahkamah Agung

 

Pengadilan Kabupaten/Kota diberikan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka perayaan HUT ke-74 Mahkamah Agung RI seperti kegiatan olah raga, bakti sosial atau kegiatan seminar/FGD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 atau di hari lain, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, dengan tetap mendahulukan pelayanan para pencari keadilan.

Khusus untuk Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan di wilayah DKI Jakarta, pelaksanaan upacara bergabung di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. Setelah pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan acara tasyakuran, peluncuran e-litigasi dan theme song Mahkamah Agung di Balairung Mahkamah Agung, diikuti oleh masing-masing peradilan di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan undangan yang akan dikirim menyusul.

 

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

 Dokumen

 peringatan HUT 74 MA.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)