Minggu, 24 Maret 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

1 Februari 2019

[Pengumuman]

Pengadaan Barang / Jasa Posbakum T.A. 2019

11 Februari 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Januari

Laporan Realisasi Anggaran Januari

Laporan Realisasi Januari

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 28 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta-Humas : Kamis, 21 Maret 2019. Berdasarkan Surat pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/Pansel/Japati/3/2019 Tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan...
    Bersama ini disampaikan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Peradilan Elektronik (E-COURT) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.  Untuk  informasi...
  Jakarta-Humas, Selasa, 19 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan...
  Jakarta-Humas, Rabu, 13 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 300/SEK/KU.01/02/2019. Tertanggal 28 Februari 2019. Tentang Palaksanaan Kinerja Anggaran Tahun...
  Jakarta-Humas, Rabu, 13 Maret 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 367/SEK/KP.01.2/3/2019. Tertanggal 13 Maret 2019. Tentang Penyampaian LHKPN Secara Elektronik...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Jakarta – Humas : Presiden ASEAN Law Association (ALA) yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM Sundaresh Menon, melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) dengan Pengurus ALA Indonesia yang dipimpin oleh Ketua ALA Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Selasa (12/3/2019).

 

Dalam pertemuan tersebut Presiden ALA menyampaikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ALA selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan sejak ALA General Assembly Meeting terakhir di Singapura pada bulan Juli 2018 yang lalu. Diantara kemajuan tersebut adalah hasil pertemuan antara Presiden ALA dengan Sekretariat ASEAN  yang menyepakati poin-poin penting yang bisa menjadi kerjasama antara ALA dan Sekretariat ASEAN. Kerjasama yang dimungkinkan tersebut antara lain ALA membantu Sekretariat ASEAN dalam bidang-bidang yang merupakan fokus dari ASEAN seperti penghapusan hambatan perdagangan, dimana ALA bisa membantu dari sisi diagnosa sumber masalah dan menawarkan solusi untuk mengatasi akar masalah tersebut. Selain itu ALA juga bisa memperluas kerjasama untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat ASEAN terkait instrumen-instrumen ASEAN. Selain kerjasama dengan ASEAN, Presiden ALA juga menyampaikan bahwa ALA telah menyepakati pendirian ASEAN Law Institute yang peresmiannya akan dilaksanakan di Manila pada tanggal 13 April 2019.

 

Pada pertemuan ini juga Presiden ALA meminta kesediaan ALA Indonesia untuk menjadi tuan rumah ALA Governing Council Meeting pada tahun 2020 seandainya Myanmar yang seharusnya menjadi tuan rumah tahun depan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menanggapi penyampaian dari Presiden ALA tersebut, Ketua ALA Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. menyampaikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden ALA beserta jajarannya untuk mempromosikan eksistensi ALA serta dalam kesempatan tersebut Ketua ALA Indonesia juga menunjuk Bapak Normin Pakpahan (Anggota Komite Eksekutif Bidang Pendidikan Hukum) untuk menjadi perwakilan tetap ALA Indonesia di ASEAN Law Institute. Terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah ALA Governing Council Meeting pada tahun 2020, Ketua ALA Indonesia menyampaikan terima kasih atas tawaran tersebut namun menyampaikan sekiranya Pengurus ALA juga bisa mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020 akan ada suksesi kepemimpinan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tentunya membuat konsentrasi persiapan kegiatan tersbeut akan terpecah jika Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun yang sama, namun ALA Indonesia siap membantu Myanmar melaksanakan kegiatan tersebut.

 

Dalam kunjungan ini Presiden ALA didampingi oleh Paul Quan (Sekretaris ALA), Hakim Agung Lee Seiu Kin (Ketua ALA Singapura), Komisioner Yudisial Pang Khang Chau (Wakil Ketua ALA Singapura), Panitera Muda Ramu Miyapan (Sekretaris ALA Singapura), dan Hakim Darryl Soh (Penghubung CACJ dari Sekretariat CACJ). Dari pihak Indonesia, Ketua ALA Indonesia didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Ketua Kamar Pembinaan MA Prof. Takdir Rahmadi,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Purnabhakti Hakim Agung Dr. Susanti Adinugroho,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Prof. Dr. Sidik Suraputra, SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Swandy Halim (Sekretaris Jenderal ALA Indonesia), Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, SH,MH (Anggota Komite Eksekutif Bidang Kerjasama Peradilan), Normin Pakpahan (Anggota Komite Eksekutif Bidang Pendidikan Hukum), dan Juniver Girsang (Anggota Komite Eksekutif Bidang Profesi Hukum).

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)