Sabtu, 16 Februari 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

1 Februari 2019

[Pengumuman]

Pengadaan Barang / Jasa Posbakum T.A. 2019

11 Februari 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Januari

Laporan Realisasi Anggaran Januari

Laporan Realisasi Januari

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 38 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta-Humas : Senin 11 Februari 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 212/SEK/KU.01/2/2019. Tertanggal 11 Februari 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun...
  Jakarta – Humas :“Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera,...
  Jakarta-Humas: Dalam rangka pembangunan Galeri /Museum di Mahkamah Agung RI tahun 2019. Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo meminta kepada Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI,...
  Jakarta - Humas: Untuk mendorong pelaksanaan agenda-agenda reformasi peradilan secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung berencana untuk mengintegrasikan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona...
  Jakarta-Humas : Kamis 31 Januari 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 168/SEK/HM.02.3/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Migrasi Data Dan Dokumen Elektronik Sistem...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Jakarta – Humas :“Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat,” tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH  pada acara seminar sehari mengambil tema  Upaya Administratif  dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. dalam rangka hari ulang tahun ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya administrasi dalam sengketa TUN berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2014 merupakan perluasan dari ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya membatasi upaya administratifnya saja, dimana sesuai ketentuan pasal 75 sampai 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, warga masyarakat diberi pilihan untuk menerima keputusan dan / atau tindakan pemerintah atau tidak sepakat dengan mengajukan upaya administratif. Sehingga upaya administratif ini merupakan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

 

Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta seluruh Hakim Tata Usaha Negara.

Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara agar terus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)