Kamis, 24 Januari 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

11 Januari 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Desember

Laporan Realisasi Anggaran Desember

Laporan Realisasi Desember

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 120 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta-Humas, Dalam Rangka Tertib administrasi dalam Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP yang akan diadakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan dan Laporan Penerimaan Negara Bukan...
    Samarinda, 17 Januari 2019. Pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 08.30 WITA, bertempat di ruang sidang 2 Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah dilaksanakan Rapat Bulanan periode bulan...
Jakarta - Humas: Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 7 (tujuh) Bank milik pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, Mahkamah Agung melakukan...
  Jakarta-Humas: Dalam rangka Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a Keatas (Pegawai non teknis yang menduduki jabatan struktural) dengan system manual (Non KPO) Periode 1 April 2019, bersama ini...
  Jakarta-Humas, Selasa, 15 Januari 2019. Berdasarkan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 03/Bua.2/Kp.04.1/1/2019. tanggal 15 Januari 2019. Tentang...
More inBerita  Berita Kegiatan  Berita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester II tahun 2018 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mendorong peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI, bersama ini dengan hormat diminta kepada Saudara untuk menugaskan 2 (dua) orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Operator SAIBA Tingkat Wilayah dan 1 (satu) orang Operator SIMAK BMN-W untuk mengikuti kegiatan tersebut di atas, yang rencananya akan dilaksanakan pada :

 

·                Hari           : Rabu s.d. Jum'at (Jadwal Terlampir) 

·                Tanggal    : 23 s.d. 25 Januari 2019 

·                Check In    : Pukul 13.00 s.d. 17.00 

·                Tempat     : Hotel Santika Premiere Gubeng, Jl. Raya Gubeng No.

54, Gubeng - Surabaya 60281 

 

Adapun persyaratan yang harus dibawa pada saat kegiatan, yakni :

1.             Back-up SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah; 

2.             Back-up SIMAK BMN dan Persediaan satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah, serta Back-up SIMAK BMN-W; 

3.             Laporan Keuangan dan Laporan BMN Korwil Tahunan Tahun Anggaran 2018 (softcopy dalam bentuk Word dan Pdf); 

4.             Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (hardcopy dan softcopy dalam bentuk Pdf yang sudah ditandatangani); 

5.             Memo Penyesuaian per Satuan Kerja (hardcopy dan softcopy dalam bentuk Excel dan Pdf yang sudah ditandatangani); 

6.             Apabila terdapat saldo Kas di Pengeluaran dan Penerimaan per 31 Desember 2018 agar dilampirkan Bukti Penyetoran SSBP dan Bukti Penyetoran; 

7.             Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN internal dengan SAIBA; 

8.             Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN Semester II tahun 2018; 

9.             Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Satker; 

10.        Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan yang ditransfer dari Ditjen Badilmiltun. 

 

Biaya perjalanan dan biaya akomodasi peserta ditanggung dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun anggaran 2019. Untuk memudahkan proses administrasi dalam pembayaran biaya perjalanan peserta, kepada saudara diminta untuk mengisi daftar nama peserta dan dikirimkan ke Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilmiltun paling lambat sebelum tanggal 11 Januari 2019, melalui :

 

·                Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·                Contact Person : 0819-0560-6969 (Teguh Ahmadi, S.E., M.M.) atau 0822-3384-6444 (Welly Walbarkah, S.Kom)

·                Faks : (021) 29079208

 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/22a_djmt1_b1_2019.pdf

 

Sumber (www.ditjenmiltun.net)