Selasa, 25 Juni 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

12 Juni 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Mei

Laporan Realisasi Anggaran Mei

Laporan Realisasi Posbakum

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 55 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Silahkan klik pada tautan dibawah untuk mengunduh dokumen Dokumen : Hukuman Disiplin Periode Mei 2019   Sumber (
  Samarinda, 24 Juni 2019   Pada hari Jumat, 21 Juni 2019 pukul 08.00 WITA telah dilaksanakan senam bersama yang diikuti oleh Ketua, Hakim, dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda....
  Jakarta-Humas, Selasa, 18 Juni 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 784 /SEK/KU.01/06/2019. Tertanggal 17 Juni 2019. Tentang Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke...
  Jakarta-Humas, Dalam Rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode Oktober 2019 maka dengan ini kami sampaikan . Yang ditujukan Kepada YTH Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung,...
  Samarinda. Sabtu, 01 Juni 2019. Dalam cuaca yang kurang bersahabat, ditengah hujan yang terus mengguyur Kota Samarinda, tepat pukul 08:00 WITA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan...


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Singapura – Humas : Memasuki tahun 2019, Mahkamah Agung Singapura menyelenggarakan pembukaan tahun hukum 2019 (Opening Legal Year 2019), Senin (7/01/2019). Kegiatan ini menandai permulaan tahun bagi industri hukum di negeri itu.

Kecuali dihadiri oleh insan hukum di negeri Singa tersebut, sejumlah undangan dari berbagai Negara juga hadir, termasuk delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H., M.H., turut serta dalam delegasi, antara lain Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, YM. DR. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan, YM. Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., M.S., Hakim Yustisial, Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M., Kasubag Keamanan Pimpinan, H. Ropi’i, S.H., M.H., dan Koordinator JRTO, Aria Suyudi, S.H., LL.M.

 

KMA Singapura Angkat Beberapa Isu Penting

 

Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM. Sundaresh Menon, mengungkapkan beberapa isu penting, diantaranya peningkatan jumlah perkara, reformasi pendidikan hukum, serta transformasi dan inovasi di pengadilan.

Terkait dengan peningkatan jumlah perkara, Sundaresh Menon menyebutkan peningkatan tersebut mencapai rasio lima puluh persen (50%) dibandingkan kondisi pada tahun 2013. Kondisi ini menuntut penyesuaian, baik sumber daya manusia maupun prosedur penanganan.

“Kami akan melakukan penyesuaian struktural untuk membantu mengatasi peningkatan beban perkara ini,” ujar Sundaresh Menon, sebagaimana dilansir connectedtoindia.com, Senin (7/01/2019).

Sementara itu, terkait dengan reformasi pendidikan hukum, Sundaresh Menon menilai kesuksesan kerja-kerja hukum memerlukan lebih dari sekedar pengetahuan tentang hukum.

“Dibutuhkan kompetensi yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, mulai dari (disiplin ilmu) bisnis dan keuangan hingga manajemen proyek dan teknologi informasi. Konsekuensinya, fakultas hukum perlu melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar mendidik mahasiswa soal hukum,” tambahnya.

Pendidikan hukum ke depan, lanjut Sundaresh Menon dihadapkan pada persoalan yang kompleks dan dinamis yang tidak dapat dijawab oleh fakultas hukum sendiri.

Sedangkan berkaitan dengan inovasi dan teknologi pengadilan, Sundaresh Menon berencana meluncurkan platform penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution) di akhir tahun.

“(aplikasi ini) bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan sengketa kecelakaan motor secara online dengan biaya yang rendah,” ungkapnya.

 

Berkunjung ke Supreme Court Gallery

 

Setelah mengikuti cara Opening Legal Year 2019, pada hari berikutnya, Selasa (8/01/2019) delegasi Mahkamah Agung berkunjung ke Supreme Court Gallery. Disana delegasi berkesempatan menelusuri fasilitas yang disuguhkan, termasuk figura-figura yang berisi tentang sejarah Mahkamah Agung Singapura beserta foto dan biografi ringkas dari ketua-ketua Mahkamah Agung Singapura sebelumnya. Selain itu, delegasi juga dibawa meninjau fasilitas gallery yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Mengomentari kunjungan ke Singapura tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo menyatakan hubungan baik kedua institusi selama ini memungkinkan untuk saling mengisi dan bertukar pengalaman. “Kita pernah meninjau teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Singapura untuk pengelolaan perkara,” ujar Pudjoharsoyo.

Menurut Pudjoharsoyo, kunjungan ketika itu dilaksanakan bersamaan dengan upaya Mahkamah Agung memodernisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, Pudjoharsoyo juga mengapresiasi undangan untuk meninjau museum Mahkamah Agung Singapura. “Tahun ini kita merencanakan untuk memulai pembangunan musem Mahkamah Agung di Jakarta dan momen ini kita pergunakan untuk menambah pilihan-pilihan dalam mengembangkan museum kita,” ungkap Pudjoharsoyo.

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)