Selasa, 25 Juni 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

12 Juni 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Mei

Laporan Realisasi Anggaran Mei

Laporan Realisasi Posbakum

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 54 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Silahkan klik pada tautan dibawah untuk mengunduh dokumen Dokumen : Hukuman Disiplin Periode Mei 2019   Sumber (
  Samarinda, 24 Juni 2019   Pada hari Jumat, 21 Juni 2019 pukul 08.00 WITA telah dilaksanakan senam bersama yang diikuti oleh Ketua, Hakim, dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda....
  Jakarta-Humas, Selasa, 18 Juni 2019. Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 784 /SEK/KU.01/06/2019. Tertanggal 17 Juni 2019. Tentang Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ke...
  Jakarta-Humas, Dalam Rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode Oktober 2019 maka dengan ini kami sampaikan . Yang ditujukan Kepada YTH Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung,...
  Samarinda. Sabtu, 01 Juni 2019. Dalam cuaca yang kurang bersahabat, ditengah hujan yang terus mengguyur Kota Samarinda, tepat pukul 08:00 WITA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan...


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Bandung - Humas : Berbagai prestasi yang diraih oleh pengadilan Indonesia dewasa ini sudah cukup membanggakan. Tugas terpenting pengadilan selanjutnya adalah merebut kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Karena itu, prestasi-prestasi tersebut haruslah diorientasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan.

Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum., saat melakukan pembinaan terhadap pimpinan empat lingkungan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Kamis (3/1/2019) lalu. Selain pimpinan pengadilan tingkat pertama, hadir pula Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Hakim Agung, YM. DR. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.

Dengan diraihnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, menurut Pudjoharsoyo, maka tidak ada lagi masyarakat yang akan ‘kasak kusuk’ lagi dalam menuntut hak dan mendapatkan keadilan.

 

Dua Strategi Meraih Kepercayaan Masyarakat

 

Untuk meraih kepercayaan publik tersebut, Pudjoharsoyo menawarkan setidak-tidaknya dua strategi utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan dan pergeseran mindset aparatur pengadilan.

Berbagai terobosan yang dikreasikan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, seperti Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah diraih oleh hampir seluruh satuan kerja pengadilan, pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengadilan berbasis elektronik (e-court), harus dapat diorientasikan sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekedar meraih sertifikat atau pengakuan semata.

“Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita akan berhenti ketika sudah memperoleh sertifikat akreditasi A Excellent?” ujar Pudjoharsoyo menggugah.

“Ketika kita sudah mendapatkan 7 (tujuh) duta Reformasi Birokrasi (RB) dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), apakah ketujuh satker ini akan berhenti? Lalu apakah satker lain yang belum memperoleh predikat akan berhenti mengupayakannya?” ujarnya lagi-lagi menggugah hadirin.

Menurut Pudjoharsoyo, terobosan-terobosan tersebut adalah sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Tujuan reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan dengan hasil survey yang disebutkan dalam dokumen International Framework for Court Excellence. “Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak,” ungkapnya menggambarkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, lanjut Pudjoharsoyo, maka yang perlu dilakukan oleh aparatur pengadilan adalah bagaimana menunjukkan bahwa proses untuk mencapai putusan akhir atau keadilan itu dilakukan secara transparan, sehingga dirasakan bahwa proses itu adalah proses yang adil.

Kecuali peningkatan kualitas pelayanan, strategi lain untuk meraih kepercayaan publik adalah pergeseran mindset aparatur pengadilan untuk menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan meresapi ke dalam hati makna dibalik terobosan-terobosan yang dikembangkan oleh institusi.

“Jika tidak diresapi sampai kedalam hati, semua ini tidak akan ada gunanya dan boleh jadi kita tidak akan mencapai peradilan Indonesia yang agung pada tahun 2035,” tegasnya.

Pergeseran mindset ini lanjut Pudjoharsoyo menjadi penting dalam rangka menyongsong peradilan Indonesia yang agung.

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)