Jumat, 21 Februari 2020

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

13 Januari 2020

[Rencana Kerja dan Anggaran 2019]

Laporan Realisasi PNBP Desember

Laporan Realisasi Anggaran Desember

Laporan Realisasi Posbakum

[Rencana Kerja dan Anggaran 2020]

DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

DIPA 05 Tahun Anggaran 2020

[Laporan Pelayanan Informasi 2019]

Laporan Pelayanan Informasi Desember

[Laporan Biaya Perkara 2019]

Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara Desember

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 49 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Pengumuman Terkait pendaftaran perkara permohonan yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court,  Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2017  Pasal 4 ayat 3 huruf a, b, c, dan d mengenai Penelitian...
Silahkan klik pada tautan dibawah untuk mengunduh dokumen Pemberitahuan : Hukuman Disiplin Periode Januari 2020   Sumber 
  Samarinda, 5 Februari 2020. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Sulistyo, S.H., M.Hum., menyampaikan kiat-kiat dalam Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan...
Samarinda, 5 Februari 2020. Pada awal bulan Februari 2020, tanggal 3 s/d 5 Februari 2020, Pengadilan TUN Samarinda mendapat pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Sulistyo, S.H.,...
  Jakarta-Humas. Rabu, 5 Februari 2020. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 259/SEK/ KP.00.3/1/2020 tentang usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri...
More inBerita  Berita Kegiatan  Berita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Jakarta-Humas,  Selasa 6 November 2018. Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrsi Mahkamah Agung RI Nomor : B.38/Bua.3/KU.01/11/2018. Tertanggal 5 November 2018. Tentang Permintaan Data Penghargaan Tahun 2018. Yang ditujukan Kepada Yth. 1, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. 2. Seketaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia (ds/rs)

Maka dengan ini kami sampaikan Suratnya sebagai berikut :

 

 Dokumen

 SURAT PENGHARGAAN 2018.pdf

 

www.mahkamahagung.go.id