Sabtu, 22 September 2018

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

3 Agustus 2018

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Juli

Laporan Realisasi Anggaran Juli

Laporan Realisasi Posbakum

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 62 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan MA dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013-2017. Penghargaan ini...
MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2018  
Thursday, 20 September 2018
  Jakarta-Humas, Rabu 19 September 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai...
  Jakarta-Humas, Berdasarkan Peraturan Menteri Keungan Nomor : 152/PMK.05/2011 Tentang penerapan Treasure National Pooling (TNP) pada Rekening Pemerintah lainnya dan menindaklanjuti temuan BPK Tahun...
    Jakarta-Humas, Senin 17 September 2018. Berdasarkan surat Ketua Pansel Japati Pratama Mahkamah Agung RI Nomor : 12/Pansel/Japati/09/2018. Tanggal 17 September 2018. Tentang Pengumuman Jadwal...
Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6.4 SR yang berpusat di Lombok pada Minggu (29/07/2018) dan 7.0 SR pada Minggu (5/08/2018) dilaporkan membawa dampak pada gedung-gedung dan rumah warga peradilan di...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

 

Denpasar - ditjenmiltun.net. Senin, 10 September 2018 bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibuka oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Hadirnya Aplikasi e-Court, khususnya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan komitmen dan peran serta Peradilan Tata Usaha Negara dalam membantu mewujudkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) seperti yang sedang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat ini.

 

Setelah kata sambutan oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, kegiatan dilanjutkan dengan Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court oleh Narasumber yakni Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku perwakilan dari Tim Development Mahkamah Agung). Sebelum Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom melakukan Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court, terlebih dahulu disampaikan beberapa point  yang amat penting untuk diketahui, yakni : 

 

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjuk dan menetapkan 6 (enam) Satuan Kerja (Pengadilan) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pilot Project Uji Coba Aplikasi e-Court, yaitu : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapun ke-6 Satuan Kerja (Pengadilan) tersebut kini telah berstatus aktif untuk penerapan Virtual Accountnya dan termasuk Hak Akses pada Aplikasi e-Courtnya

 

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah membentuk Tim Khusus e-Court yang terbagi menjadi 3 Tim, yakni : Tim Trainer (IT), Tim Layanan Publik (Humas) dan Tim Layanan Hukum (Penyusun Regulasi dan Kebijakan). Untuk diketahui, Mahkamah Agung telah menetapkan 6 (enam) orang Trainer Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : Jefri Ardianto, S.T. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara), Beni Mulyono Kadarsiman, S.Kom (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung), Robert Bouzen, S.T. (Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), Abdul Aziz, A.Md (Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram), Moh Nasrullah, S.Kom. (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), dan Benny Bachtiar Anwar, S.T. (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda).

 

3. Penerapan Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara memerlukan komitmen dan dukungan dari Pimpinan Pengadilan.

 

Kemudian Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang memiliki sapaan akrab "Om Steevee" mendemonstrasikan penggunaan Aplikasi e-Court dibantu oleh Moh Nasrullah, S.Kom (Trainer Aplikasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara). Mulai dari pendaftaran pengguna (yang dalam hal ini ialah Advokat), mengisi dan melengkapi data pengguna (data Advokat), mengunggah berkas-berkas identitas pengguna, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi keabsahan data Advokat (yang dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan Tinggi), dan selanjutnya melakukan pendaftaran perkara secara daring melalui Aplikasi e-Court. Tak hanya sampai di situ, Om Steevee juga mendemonstrasikan penggunaan Aplikasi e-Court bagi Operator/User Pengadilan di mana dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memverifikasi berkas-berkas perkara yang diunggah oleh Advokat dan juga memverifikasi pembayaran agar perkara yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court dapat segera didaftarkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

 

Berikutnya, Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court dilanjutkan dengan tata cara persetujuan para pihak untuk beracara secara elektronik, kemudian tata cara pengiriman panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara secara daring, dan tidak lupa juga disampaikan tata cara penambahan maupun penggantian Advokat pada Aplikasi e-Court. Setelah Demonstrasi penggunaan Aplikasi e-Court selesai disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan pemaparan Pembayaran Biaya Perkara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

 

 

Sumber (www.ditjenmiltun.net)