Rabu, 14 November 2018

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

2 Oktober 2018

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP September

Laporan Realisasi Anggaran September

Laporan Realisasi Posbakum

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 56 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta-Humas : Berdasarkan Memorandum  dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI dengan Nomor 57/Bua.2/CPNS.00.2/11/2018.Tertanggal 13 November 2018 Tentang Penundaan Pengumuman Hasil SKD dan...
    Jakarta-Humas : Dalam rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Setiap Periode April dan Oktober dengan ini mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:    Setiap operator SIKEP di Pengadilan...
Hukuman Disiplin Periode Oktober 2018
Tuesday, 13 November 2018
Pemberitahuan Hukuman Disiplin Periode Oktober 2018   Sumber (
  Jakarta-Humas : Jakarta - Humas, Jum'at 09 November 2018. Menindaklanjuti Surat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Upacara...
PERMINTAAN DATA PENGHARGAAN TAHUN 2018  
Thursday, 08 November 2018
  Jakarta-Humas,  Selasa 6 November 2018. Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrsi Mahkamah Agung RI Nomor : B.38/Bua.3/KU.01/11/2018. Tertanggal 5 November 2018. Tentang...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Nusa Dua - Humas: Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. kembali menyerahkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM) kepada satuan-satuan kerja pengadilan yang telah melakukan assesmen internal dan eksternal di Nusa Dua, Denpasar, Senin (10/09/2018). Pada saat bersamaan, juga diserahkan piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) lingkungan peradilan yang telah diadakan beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya mewakili para direktur jenderal badan peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Heri Swantoro, SH., MH menyebutkan bahwa sertifikat akreditasi penjaminan mutu diberikan kepada 12 (dua belas) pengadilan di lingkungan peradilan umum, 91 pengadilan di lingkungan peradilan agama dan 8 pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara dengan predikat yang bervariasi.

Kedua belas Pengadilan Negeri tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent). “Sedangkan dua lainnya, yakni PN Medan dan PN Atambua, turun peringkat dari A (Excellent) menjadi B (Good),” ujar Heri dalam sambutannya.

 

Sementara itu, 91 (sembilan puluh satu) pengadilan di lingkungan Peradilan Agama tersebut meliputi 16 (enam belas) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dengan predikat A (Excellent), 64 (enam puluh empat) Pengadilan Agama (PA) dengan predikat A (excellent) dan 11 (sebelas) PA dengan predikat B (Good).

Adapun 8 (delapan) pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara tersebut meliputi 4 (empat) Pengadilan Militer (Dilmil) dengan predikat A (Excellent), 1 (satu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dengan predikat A (Excellent), 1 (satu) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan predikat A (Excellent) dan 1 (Satu) PTUN dengan predikat C

Sementara itu, untuk piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), lanjut Heri, diberikan kepada 6 (enam) Pengadilan Tinggi dan 26 (dua puluh enam) Pengadilan Negeri, 15 (lima belas) Pengadilan Agama, 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 5 (lima) Pengadilan Militer.

 

Eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 

Dalam sambutannya setelah menyerahkan sertifikat dan piagam, Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali menjelaskan bahwa PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. “Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Hatta Ali menambahkan.

Menurut Hatta Ali, PTSP dapat menjadi transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business). Karena itu, lanjut Hatta Ali, banyak hal yang dapat diharapkan dengan adanya PTSP dalam pelayanan pengadilan.

“Sebagai sebuah transformasi, PTSP diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berorientasi kepada hasil dan mengurangi hambatan birokrasi serta mendorong iklim kompetisi dalam pelayanan,” ujar Hatta Ali.

 

Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing institusi.

Adapun terkait dengan kemudahan berusaha, lanjut Hatta Ali, PTSP merupakan unsur penunjang yang juga berperan agar perwujudan penyelesaian sengketa kepailitan dan penegakan kontrak selaras dengan asas cepat, murah dan berbiaya ringan. “Oleh karena itu, PTSP haruslah didorong untuk dapat juga adaptif dengan kepentingan ekonomi dari sebuah wilayah atau secara lebih luas untuk mendukung kepentingan ekonomi Negara,” pungkas Hatta Ali.

 

Persoalan Indeks Negara Hukum

 

Di bagian lain sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyinggung tentang Indeks Negara Hukum yang dikembangkan oleh World Justice Project. Pada tahun 2017/2018 Indonesia berada pada peringkat 63 dari 113 Negara atau mengalami penurunan sebanyak dua peringkat dari tahun sebelumnya. “Penurunan ini salah satunya disebabkan adanya penurunan dalam indeks korupsi di lembaga peradilan yang pada tahun 2016 mendapatkan nilai 0,32 menurun 4 menjadi 0,27 pada periode 2017-2018 atau menjauh dari nilai sempurna 1 sebagai nilai terkuat dalam kepatuhan terhadap hukum,” papar Ketua Mahkamah Agung.

Terjadinya penurunan indeks korupsi tersebut menurut M. Hatta Ali, menunjukkan bahwa masih ada celah yang memberikan ruang terjadinya praktik KKN dalam administrasi peradilan khususnya perilaku suap. “Praktek seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah mudahnya interaksi langsung antara penyedia dan penerima layanan publik,” jelas M. Hatta Ali

 

Pemanfaatan teknologi informasi, menurut Hatta Ali merupakan salah satu solusi untuk menutup celah transaksi atas informasi yang seharusnya terbuka untuk publik dan layanan yang sedianya tidak memerlukan interaksi langsung antara publik dan aparatur peradilan.

“Beberapa aplikasi dan sistem yang telah dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung, Direktori Putusan, e-tilang, Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI), pembayaran biaya perkara Kasasi/PK/HUM menggunakan Virtual Account, serta aplikasi e-court yang baru saja di-launching pada bulan Juli 2018 di Balikpapan,” ujarnya merinci.

 

Perlu dievaluasi secara berkesinambungan

 

Atas dikembangkannya PTSP sebagai metode baru pelayanan pengadilan, Hatta Ali memberikan apresiasi atas langkah responsif dari ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang telah menerbitkan Pedoman Standar PTSP bagi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ia juga berharap sistem ini terus dievaluasi dari waktu ke waktu agar senantiasa dapat dikembangkan. “saya berharap ada evaluasi secara periodik dengan melakukan assessment terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan sistem ini serta berusaha menutup celah- celah yang ada,” pungkas Hatta Ali.

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)