Minggu, 1 Agustus 2021

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

15 Januari 2021

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Realisasi Anggaran Desember

Realisasi PNBP Desember

Realisasi Posbakum Desember

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 108 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Jakarta-Humas : Berikut kami sampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1645/SEK/KU.01/7/2021tanggal 27 Juli 2021 tentang Penegasan Kembali Penghentian Pembayaran Persekot Gaji. Yang ditujukan Kepada...
Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan...
Samarinda – Humas. Pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, pada pukul 09:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan Rapat Bulanan Periode Bulan Juli. Rapat...
Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan Nomor: UND-218 / PB.3 / 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Undangan Rapat Rekonsiliasi Rekening Pemerintah dan...
Jakarta – Humas : Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016 Nomor 45C/LHP/XVI/05/2007 tanggal 18 Mei 2017 terdapat temuan...
More inBerita  Berita Kegiatan  Berita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Jakarta-Humas : Berikut kami sampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1645/SEK/KU.01/7/2021tanggal 27 Juli 2021 tentang Penegasan Kembali Penghentian Pembayaran Persekot Gaji.

Yang ditujukan Kepada Yth : 1. Panitera Mahkamah Agung, 2. Para Direktur Jenderal Badan PeradilanMA RI, 3. Kepala Badan di Lingkungan MA RI, 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, 5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Silakan klik tautan berikut untuk Surat selengkapnya :



 Dokumen

 

Sumber (Mahkamah Agung

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, masing-masing satker diminta untuk menugaskan 2 (dua) orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Operator SAIBA-W dan 1 (satu) orang Operator SIMAK BMN-W untuk mengikuti kegiatan tersebut diatas yang akan dilaksanakan pada hari Kamis s.d Jum’at,  29 s.d 30 Juli 2021 dengan menggunakan media daring: Zoom Meeting di tempat satuan kerja masing-masing.

Adapun dalam kegiatan tersebut, satker perlu menyiapkan beberapa data dukung antara lain Backup SAIBA, Backup SIMAK BMN dan Persediaan, Laporan Keuangan dan Laporan BMN Korwil Semester 1 Tahun Anggaran 2021 dan disertakan Laporan Keuangan Perkara pada Satuan Kerja (softcopy dalam bentuk Word dan Pdf), Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Wilayah, Memo Penyesuaian per Satuan Kerja, Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN dengan SAIBA , Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan, Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan yang ditransfer dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta User dan password e-rekon masing-masing satker dan Korwil.

Semua data dukung yang dibutuhkan dikumpulkan paling lambat tanggal 2 Agustus 2021 pada link bit.ly/DataRekonDIPA05.

Surat lengkapnya bisa anda unduh dengan menekan tombol dibawah

download button

 

 

 

 

Sumber (Ditjenmiltun)

Jakarta – Humas : Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa  Keuangan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016 Nomor 45C/LHP/XVI/05/2007 tanggal 18 Mei 2017 terdapat temuan pemeriksaan yaitu Pencatatan  PNBP  atas hak redaksi dan jasa giro rekening perkara  belum memadai.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat dari Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung :



 Dokumen

 

 

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan Nomor: UND-218 / PB.3 / 2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Undangan Rapat Rekonsiliasi Rekening Pemerintah dan Undangan mendukung dan mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2021 yang komprehensif dan akuntabel.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung :

 



 Dokumen

 

 

Jakarta-Humas MA: Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 21 April 2020 Nomor 808/SEK/KP.01.2/04/2020 perihal Pengelolaan Data Hakim dan Aparatur, dengan ini Plh Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Jumadi, S.H., M.H.,  menyampaikan bahwa seluruh pegawai dan admin satuan kerja wajib melakukan peremajaan dan memastikan seluruh data pada SIKEP dan SAPK BKN dalam keadaan posisi terkini dan akurat.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)



 Dokumen