Rabu, 19 Desember 2018

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

11 Desember 2018

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP November

Laporan Realisasi Anggaran November

Laporan Realisasi November

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 35 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta – Humas : Sehubungan dengan acara Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia,...
Jakarta – Humas : untuk meningkatkan keamanan data-data, baik perkara maupun non-perkara yang dimilikinya, Mahkamah Agung menjalin kerjasama dengan PT. Taspen. Kerjasama ini terkait dengan...
  Jakarta – Humas : dalam rangka tertib administrasi untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang, bersama ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan...
  Jakarta-Humas: Berdasarkan    Peraturan    Presiden   Nomor    16    Tahun    2018   tentang     Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan menggunakan Aplikasi   Sistem  Informasi ...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan acara Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2018 bertempat Balairum Gedung Mahkamah Agung. Diminta kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan untuk menyaksikan acara tersebut melalui channel mahkamahagunglive,

https://www.youtube.com/c/MahkamahAgungRepublikIndonesia.

Untuk lebih lanjutnya berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung sebagai berikut :

Dokumen

 surat_sekma.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

Jakarta – Humas : untuk meningkatkan keamanan data-data, baik perkara maupun non-perkara yang dimilikinya, Mahkamah Agung menjalin kerjasama dengan PT. Taspen. Kerjasama ini terkait dengan pemanfaatan Disaster Recovery Center (DRC) milik PT. Taspen yang berkedudukan di Denpasar. Dengan kerjasama ini, Mahkamah Agung akan bersinergi untuk menempatkan back up datanya sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, banjir, tsunami, atau bencana alam lainnya, data-data Mahkamah Agung tetap terpelihara dan operasional sistem teknologi informasi tetap akan berjalan normal.

Penandatangan kerjasama penempatan dan pemanfaatan DRC tersebut dilakukan antara Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dengan Direktur Utama PT. Taspen, Iqbal Latanro di gedung Mahkamah Agung, Kamis (14/12/2018).

Menurut Pudjoharsoyo, kerjasama ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan. “Saat ini Mahkamah Agung sedang mengarah kepada proses elektronisasi di berbagai bidang, termasuk pengembangan pengadilan secara elektronik (e-court),” jelas Pudjoharsoyo.

Proses elektronisasi ini, lanjut Pudjoharsoyo, berdampak pada besarnya data elektronis yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. “Data tersebut bukan hanya data pegawai yang hampir mencapai 32.000 orang di seluruh Indonesia, melainkan juga data perkara yang setiap hari terus bertambah,” ungkap Pudjoharsoyo.

Data-data tersebut harus diamankan agar terhindar dari penyalahgunaan maupun hilang jika terjadi bencana alam. “Kita tahu hari ini data menjadi komoditas yang sangat berharga, maka kami harus punya kepastian dan keyakinan akan keamanan data-data kami,” papar Pudjoharsoyo.

Meskipun saat ini Mahkamah Agung juga telah memiliki pengamanan data yang berpusat di Jakarta, kebutuhan terhadap peningkatan pengamanan data tetap diperlukan. Dan setelah melakukan peninjauan dan verifikasi lebih lanjut diputuskan untuk menjalin sinergi dengan PT. Taspen yang dalam pengembangan core business di bidang pengelolaan dana pensiun mengembangkan pendekatan digitalisasi dan elektronisasi.

“Teknologi pengamanan data yang dikembangkan oleh Disaster Recovery Center PT. Taspen memenuhi syarat-syarat yang kami butuhkan untuk back up data kami,” ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan.

Bak gayung bersambut, PT. Taspen mendukung langkah-langkah Mahkamah Agung tersebut. Direktur Utama PT. Taspen, Iqbal Latanro kepada wartawan yang hadir dalam penandatanganan kerjasama tersebut mengungkapkan, “Mahkamah Agung itu lembaga yang harus kita jaga, karena selain mempunyai data, Mahkamah Agung juga sebagai pengawal keadilan.”

Terlebih, lanjut Iqbal, PT. Taspen memiliki ruangan (space) yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan Mahkamah Agung tersebut. Ia berharap, langkahnya tersebut menjadi wujud konkret aliansi dan sinergi PT. Taspen. “Bagi kami beraliansi atau bekerjasama itu jauh lebih bagus daripada jalan sendiri-sendiri atau berhadap-hadapan,” papar Iqbal.

Berencana Tingkatkan Kerjasama

 

Di bagian lain, Iqbal mengungkapkan bahwa kerjasama penempatan dan pemanfaatan Disaster Recovery Center ini merupakan langkah awal sinergi Antara PT. Taspen dengan Mahkamah Agung. Ia berharap kerjasama-kerjasama yang lain akan segera dibahas dan ditindak lanjuti, diantaranya kerjasama proses klaim secara online dan pemrosesan data-data tenaga honorer dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kedepan nanti kami akan melakukan kerjasama online system untuk proses klaim,” ungkap Iqbal. Dengan sistem online ini, pegawai Mahkamah Agung di seluruh Indonesia tidak perlu lagi mengajukan klaim berbasis kertas, namun cukup diajukan secara online melalui sistem yang dimiliki oleh PT. Taspen dan klaim akan diproses.

“Yang ketiga, kami berharap dapat melakukan proses lebih cepat data-data yang terkait dengan PPPK dan honorer di Mahkamah Agung,” ujar Iqbal yang kala itu memberikan keterangan pers bersama. Hal ini, lanjut Iqbal, merupakan langkah konkret untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

Menyasar Industri 4.0

 

Kerjasama-kerjasama ini, menurut Iqbal, merupakan wujud nyata pengembangan PT. Taspen dan Mahkamah Agung bergerak menuju industry 4.0. Sebagaimana diketahui, industri 4.0 berusaha mensinergikan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.

Mahkamah Agung, menurut Iqbal, sudah memenuhi syarat untuk kualifikasi industri 4.0. “Selain memiliki data yang besar (big data), dalam banyak hal Mahkamah Agung telah mengembangkan teknologi otomatisasi dengan teknologi internet.

Dan salah satu elemen dari industri 4.0 adalah integrasi proses. Dalam konteks ini PT. Taspen dan Mahkamah Agung akan mengembangkan integrasi proses pada bidang-bidang yang memungkinkan sinergi tersebut dilakukan, seperti di bidang pengembangan otomatisasi pengambangan sumber daya manusia.

Atas penilaian Iqbal tersebut, Pudjoharsoyo mengamini pengembangan otomatisasi di lembaganya. “Kecuali sekedar merespons era industri 4.0, otomatisasi Mahkamah Agung yang nir kertas (paperless) menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk “go green”,” pungkas Pudjoharsoyo. 

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

 

Hukuman Disiplin Periode November 2018

 

 

Jakarta – Humas : dalam rangka tertib administrasi untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang, bersama ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya untuk melakukan pendataan tenaga honorer, untuk lebih lanjutnya kami lampirkan surat Sekretaris Mahkamah Agung sebagai berikut :

 

 Dokumen

 pendataan_tenaga-honorer.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

Jakarta-Humas: Berdasarkan    Peraturan    Presiden   Nomor    16    Tahun    2018   tentang     Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan menggunakan Aplikasi   Sistem  Informasi   Rencana  Umum   Pengadaan  (SIRUP)   Versi  2.3    paling  lambat diselesaikan   tanggal  31    Desember   2018   melalui   https:1/sirup. lkpp.go.id/sirup   setelah diterimanya Pagu  Alokasi Anggaran Tahun  Anggaran 2019, jika belum menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka satuan  kerja tidak dapat melakukan proses lelang  pengadaan barang/jasa menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3

Bagi  Satuan  Kerja yang akan mengupdate data Kuasa Pengguna Anggaran   dan  Satuan Kerja baru bisa mengirimkan datanya melalui email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Humas)

 

 Dokumen

 Surat Sekma SIRUP 018.pdf

 Lampiran Surat Sekma SIRUP 018 (Form Update data KPA).pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)