Minggu, 19 Agustus 2018

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

3 Agustus 2018

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Juli

Laporan Realisasi Anggaran Juli

Laporan Realisasi Posbakum

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 92 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

  Jakarta - ditjenmiltun.net. Saat ini Ibu Pertiwi sedang berduka, kala itu pada 29 Juli 2018 bagian tengah Indonesia diguncang gempa dahsyat berkali-kali bahkan hingga tanggal 06 Agustus 2018 masih...
Pemberitahuan Terkait Kegiatan PTWP
Monday, 13 August 2018
    Disampaikan dengan hormat bahwa, sehubungan akan diselenggarakan Turnamen Tenis Nasional  perebutan piala Ketua Mahkamah Agung RI dan Munas PTWP  di Denpasar bulan September 2018, maka ada beberapa...
Jakarta-Humas:  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73 pada tanggal 19 Agustus 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo mengintruksikan kepada seluruh...
  Jakarta-Humas : Jum’at 10 Agustus 2018. Dengan ini disampaikan Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahap III dan Tahap IV Tahun Anggaran 2018. Nomor...
  Jakarta-Humas: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretaris Jenderal DPD. Seleksi ini dapat...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Saat ini Ibu Pertiwi sedang berduka, kala itu pada 29 Juli 2018 bagian tengah Indonesia diguncang gempa dahsyat berkali-kali bahkan hingga tanggal 06 Agustus 2018 masih terjadi gempa susulan. Bencana ini meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia, pasalnya tidak hanya merengut korban jiwa tetapi juga banyak bangunan yang mengalami kerusakan bahkan parahnya lagi sampai rata dengan tanah. Bencana ini juga menyisakan luka bagi Dunia Peradilan Indonesia khususnya pada Pengadilan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang salah satunya ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Pengadilan yang berlokasi di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak luput dari goncangan dahsyat sehingga menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian gedung, seperti tembok yang retak bahkan berlubang, plafon gedung kantor berjatuhan, beberapa granit yang menempel di dinding pun ikut berjatuhan, namun saat bencana gempa bumi tersebut berlangsung tidak merengut korban jiwa. 

Kendati demikian, dengan kondisi tersebut sama sekali tidak mengendurkan semangat Para Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjalankan pelayanan peradilan yang prima (Excellent Court Services). Dalam Dunia Peradilan terdapat sebuah kiasan : "Keadilan Harus Ditegakkan Meskipun Langit Runtuh", kiasan tersebut sesungguhnya memiliki makna : "pelayanan bagi para pencari keadilan harus terus berjalan meski dalam keadaan darurat sekalipun". Tidaklah heran bagi Pengadilan yang menyabet predikat Akreditasi Nomor 1 (Excellent) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini selalu berkomitmen dalam menjalankan pelayanan peradilan yang prima (Excellent Court Services) meski dilanda bencana dan mengakibatkan rusaknya gedung kantor. Dengan kerjasama yang solid, seluruh Pejabat dan para Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melakukan gotong-royong untuk membuat tempat sidang darurat (sementara) dengan memanfaatkan lahan parkir, karena ruang sidang yang berada di dalam gedung mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan di luar gedung untuk sementara waktu.

Merespons bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum segera mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar secepatnya mengambil langkah-langkah penanganan. Adapun langkah-langkah tersebut seperti dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni : 

1.      Seluruh Kepala Biro, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali untuk mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apabila terdapat korban warga peradilan di wilayah tersebut. 

2.      Mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Eselon I lainnya. 

3.      Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat.

Mari kita bersama-sama mendoa'kan agar segala dampak dari bencana ini dapat segera teratasi dan juga memberikan apresiasi kepada Para Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam mengemban amanat negara untuk menjalankan pelayanan peradilan yang prima meski dalam kondisi darurat seperti saat ini. 

 

Sumber (www.ditjenmiltun.net)

 

 

 

Disampaikan dengan hormat bahwa, sehubungan akan diselenggarakan Turnamen Tenis Nasional  perebutan piala Ketua Mahkamah Agung RI dan Munas PTWP  di Denpasar bulan September 2018, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para Pembina PTWP Daerah dan Cabang empat lingkungan Peradilan terkait kegiatan tersebut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh surat pada link dibawah ini :

*Suratnya

 

Sumber (www.ditjenmiltun.net)

 

 

Jakarta-Humas : Jum’at 10 Agustus 2018. Dengan ini disampaikan Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahap III dan Tahap IV Tahun Anggaran 2018. Nomor 75/Bua.2/Kp.04.I/7/2018. Tanggal 31 Juni 2018.

Yang ditujukan Kepada : 1. Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. (ds/rs)

Berikut ini disampaikan surat Pengumuman dan Daftar Nama Kelulusan Ujian Dinas di lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Dokumen

Pengumuman Exam tahap 3 dan 4.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

Jakarta-Humas:  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73 pada tanggal 19 Agustus 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo mengintruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018.

Adapun ketentuannya adalah sebegai berikut:

Pertama, Pelaksanaan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-73 pada empat lingkungan peradilan tingkat provinsi dipusatkan di kantor pengadilan tingkat banding dan bagi pengadilan tingkat pertama yang terletak jauh dari Ibu Kota Provinsi / dari kantor Pengadilan Tingkat Banding atau karena kesulitan transportasi, Upacara dilaksanakan pada salah satu kantor Pengadilan Tingkat Pertama di Kabupaten / Kota, sesuai dengan situasi dan kondisi;

Kedua, Tema HUT Mahkamah Agung Ri ke 73 tahun 2018 adalah “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”;

Ketiga, Waktu pelaksanaan upacara pada pukul 07.30 waktu setempat dengan Inspektur upacara, untuk Pengadilan Tingkat Banding adalah ketua Pengadilan Tinggi dan untuk Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri;

Keempat, membacakan amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung (terlampir)

Kelima, Pelaksanaan upacara bendera mengikuti tata tertib upacara bendera (terlampir)

Keenam, pakaian upacara adalah pakaian olah raga

Ketujuh, setelah pelaksaan upacara HUT Mahkamah Agung RI yang ke 73, dilanjutkan dengan kegiatan olah raga atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti bakti sosial, sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Khusus untuk Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan di wilayah Jabodetabek pelaksanaan upacaranya bergabung dengan Mahkamah Agung RI di halaman Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 09-13 Jakarta  Pusat. (Humas/RS)

Dokumen

AMANAT_KETUA_MAHKAMAH_AGUNG.pdf

SURAT_DAN_TATIB_UPACARA_EMPAT_LINGKUNGAN_PERADILAN.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)

 

Jakarta-Humas: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretaris Jenderal DPD. Seleksi ini dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pendaftaran seleksi ini dibuka sejak 30 Juli 2018 sampai 13 Agustus 2018. Informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, dan tahapan seleksi terbuka dapat dilihat di http://pansel.dpd.go.id.

 Dokumen

 surat.pdf

 pengumuman.pdf

 Jadwal_pelaksanaan.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)