Rabu, 26 Januari 2022

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Realisasi Anggaran Agustus

Realisasi PNBP Agustus

Realisasi Posbakum Agustus

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 103 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pada pukul 09:30 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama, melaksanakan Rapat untuk Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) PTUN Samarinda...
Samarinda – Humas. Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, pada pukul 09:00 WITA, bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan Rapat Kepaniteraan. Rapat Kepaniteraan tersebut...
Jakarta-Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3)   dan (4)  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020  tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor...
Samarinda-Humas. Pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, bertempat di Ruang Sidang Utama, pukul 09.00 WITA, dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja serta Komitmen...
Samarinda – Humas. Pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, pada pukul 10:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara...


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Jakarta-Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3)   dan (4)  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020  tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,  Pengumuman,  dan  Pemeriksaan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara, dengan  ini   diberitahukan  bahwa  penyampaian  LHKPN  atas  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2022.

Untuk  itu  diharapkan   kepada  para  Penyelenggara  Negara/  Wajib  LHKPN  (PN/WLf)   agar  mengisi kemudian memperbaharui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2021  dan mengirimkan laporan harta kekayaan tersebut melalui https:/lelhkpn.kpk.go.id/

Bagi para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL)  yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkpn diminta  agar berkcordinasi dengan Admin lnstansi dan Admin  Unit Kerja yang telah ditunjuk.

Adapun,  untuk informasi  berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya  dapat diakses melalui http://bit.ly/2yTCESk dan panduan pengisian/ User Manual  e-Fifing  dapat diakses melalui https:llgoo.gllxT6MqU dan https:llgoo.g/4/ 8GGT4.

Untuk informasi lebih lengkap, silakan klik tautan di bawah ini, (Humas)



 Dokumen

 

 

Jakarta-Humas : Berdsasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor; 87/SEK/KU.01/1/2022 tanggal 07 Januari 2022, perihal Petunjuk dan Langkah-Langkah Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2022

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Sekretaris Kepaniteraan; 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal; 3. Para Sekretaris Badan; 4. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi; 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Tempat.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:



 Dokumen

 

 

Jakarta-Humas : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 bahwa seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2021, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:



 Dokumen

 

 

Jakarta – Humas : Dalam rangka upaya meniningkatkan peran serta segenap peradilan dan masyarakat luas untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kerja dan capaian badan peradilan dalam mencapai  visi mewujudkan  'Badan  Peradilan Yang Agung',  serta berangkat dari keberhasilan kegiatan serupa tahun yang lalu, Mahkamah Agung akan kembali menyelenggarakan Lomba  Foto Peradilan Tahun  2022 dengan tema "Pengadilan Yang  Melayani Masyarakat".

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI :

 



 Dokumen

 

 

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat dari Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-53/AG/AG.7/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Penyampaian Rencana PNBP Kementerian/Lembaga Tahun 2023.

Informasi lebih lanjut, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

 



 Dokumen