Sabtu, 19 Oktober 2019

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

7 Oktober 2019

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP September

Laporan Realisasi Anggaran September

Laporan Realisasi Posbakum

[Laporan Pelayanan Informasi]

Laporan Pelayanan Informasi September

[Laporan Biaya Perkara]

Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara September

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 47 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Jakarta-Humas, Jumat, 18 Oktober 2019. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 18 Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik...
Riyadh – Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yag dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab...
Riyadh – Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 – 16 Oktober 2019 dalam rangka...
Jakarta-Humas, Kamis, 17 Oktober 2019. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1475/SEK/KP.05/10/2019 perihal: Undangan Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Pensiun dari PT. Taspen dan...
Jakarta - Humas: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1253/SEK/KP.01.2/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

Jakarta-Humas, Jumat, 18 Oktober 2019. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 18 Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 s/d 2024 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s/d 2024.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1.Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.3. Kepala Pengadilan Militer Utama.4. Para Ketua /Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia .2.Para Ketua /Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.(humas)

Maka dengan ini disampaikan hal- hal sebagai berikut ( Surat Terlampir). 

 

DELEGASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI PENGADILAN UMUM  (MAHKAMAH AL-AMMAH) MAKKAH

Riyadh – Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yag dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 – 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang Pendidikan dan pelatihan hakim terkait ekonomi syari’ah. Salah satu lembaga peradilan yang dikunjungi adalah Pengadilan Umum (Mahkamah Al-Ammah) Makkah, dimana dalam kunjungan pada hari Senin (14/10/2019) tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I didampingi oleh delegasi yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Dalam kunjungan ini Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta delegasi yang didampingi oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr.Solah Ashowi.

Pengadilan umum merupakan salah satu pengadilan yang berada dalam sistem peradilan di Kerajaan Arab Saudi yang menangani semua perkara yang tidak ditangani oleh pengadilan lainnya atau pengadilan khusus seperti pengadilan pidana atau pengadilan ketenagakerjaan atau pengadilan niaga, dan juga kewenangan yang tidak masuk dalam kewenangan Notaris Publik dan Badan Banding. Jika dalam suatu wilayah tidak terdapat pengadilan pidana atau pengadilan khusus lainnya, maka semua perkara akan ditangani oleh pengadilan umum. Pengadilan Umum Makkah memiliki kewenangan terhadap gugatan-gugatan yang terkait dengan properti, sengketa kepemilikan yang timbul dari sengketa properti, hak yang timbul dari sengketa properti, kasus kerugian terhadap properti dan penerima manfaat dari kerugian tersebut, gugatan untuk membatasi campur tangan atas kepemilikan atau pengembalian atas kepemilikan, pengosongan, pembayaran sewa, angsuran, penerbitan hak kepemilikan atau pendaftaran waqaf, dan gugatan yang timbul dari kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan keputusan-keputusan pemerintah. Perkara yang mendominasi di pengadilan umum Makkah saat ini adalah sengketa-sengketa terkait bangunan dan apartemen karena tingginya harga bangunan dan apartemen di Kota Makkah. Pengadilan Umum Makkah tidak menangani perkara pidana dan perkara ketenagakerjaan karena di Makkah telah terdapat pengadilan pidana dan pengadilan ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, Pengadilan Umum Makkah menangani kurang lebih 24.000 perkara yang ditangani oleh 30 orang Hakim.

Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Syeikh Dr.Solah Ashowi menjelaskan bahwa sejak tahun 2001, pengadilan tersebut sudah menerapkan administrasi perkara secara elektronik yang diikuti dengan penerapan persidangan secara elektronik pada tahun 2009. Dalam implementasi administrasi perkara secara elektronik, para pihak dapat mendaftarkan perkara dari rumah mereka, dan setelah mendapatkan nomor perkara, para pihak bisa mengunggah dokumen-dokumen terkait perkara tersebut melalui sistem elektronik pengadilan yang tersedia. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi menyaksikan langsung salah satu persidangan dimana Hakim memanfaatkan sarana komputer untuk memeriksa dokumen-dokumen yang telah diunggah para pihak demi kepentingan persidangan. Dalam sidang tersebut, Hakim dibantu oleh dua orang Panitera Pengganti, dimana salah satu Panitera Pengganti berperan sebagai PP utama yang fokus ke perkara yang sedang diperiksa sedangkan PP kedua merupakan PP yang menunjang kerja PP utama dimana jika ada proses persidangan yang terlewatkan dalam catatan PP utama, maka Hakim akan melihat catatan yang dibuat oleh PP kedua. Dalam setiap sidang juga Hakim akan langsung membacakan Berita Acara yang telah diketik langsung oleh Kedua PP yang mendampingi Hakim yang catatan PP tersebut terhubung dengan komputer di depan Hakim untuk mendapatkan tanggapan dari para pihak di persidangan jika ada catatan yang tidak sesuai dengan hal yang terjadi di persidangan. Berdasarkan keterangan pihak pengadilan umum Makkah, bahwa jumlah PP yang mendampingi Hakim sangat tergantung jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan karena semakin banyak pihak yang bersengketa maka semakin banyak PP yang membantu Hakim di persidangan. Persidangan perkara di pengadilan umum dilakukan oleh Hakim Tunggal kecuali dalam perkara-perkara yang termasuk kategori berat dan sulit.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Mahkamah Agung juga memperoleh informasi bahwa jumlah halaman putusan pengadilan tidaklah terlalu banyak karena hanya berisikan pokok perkara serta alasan pertimbangan hakim, bahkan pada tingkat banding dan Kasasi jumlah halaman putusan semakin berkurang karena Hakim tidak lagi memeriksa seperti pada pengadilan tingkat pertama kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Pada pengadilan tingkat pertama tidak dikenal istilah Dissenting Opinion dan hal tersebut hanya dikenal pada pengadilan tingkat banding serta pendapat dari Hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Jangka waktu memutus perkara yang masuk dalam kategori sulit oleh pengadilan umum tidak boleh melebihi jangka waktu satu tahun, dan untuk perkara lainnya tidak melebihi 30 hari kerja.

Dalam kesempatan dialog dengan Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr.Solah Ashowi, pihak Mahkamah Agung juga menanyakan hal terkait dengan rekrutmen serta pembinaan hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah YM Syeikh Dr. Ahmad ibn Jam’an al-Umari menjelaskan bahwa untuk menjadi Hakim di Kerajaan Arab Saudi tidaklah melalui sistem pendaftaran namun para Calon Hakim diusulkan oleh Kampus dari para mahasiswa yang telah dipantau oleh Kampus sejak awal masuk baik dari segi moral dan nilai akademisnya dimana sang calon haruslah lulus dengan Cum Laude. Calon Hakim yang diusulkan oleh Kampus kepada Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi haruslah menempuh Pendidikan hakim selama 3 (tiga) tahun di Ma’had Aly Lil Qadha (Lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Sistem Pendidikan tersebut mengenal sistem gugur dimana jika Calon Hakim gagal dalam ujian pada tahun pertama maka tidak bisa mengulang dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutya serta dinyatakan tidak layak untuk menjadi Hakim. Untuk menjadi Hakim pengadilan tingkat banding, maka setidaknya sudah berpengalaman sebagai Hakim Tingkat Pertama serta beusia minimal 40 tahun dan diusulkan kepada Raja melalui Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Untuk menjadi Hakim Agung, maka seorang calon haruslah pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan usia minimum 45 tahun serta lulus seleksi yang dilakukan oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Pengadilan di Arab Saudi tidak memiliki Hakim Perempuan sesuai dengan Fatwa dari Kerajaan Arab Saudi. Dalam hal seorang Hakim terindikasi melakukan pelanggaran Kode etik Hakim, maka Ketua Pengadilan akan memberikan peringatan dini namun untuk pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang bersangkutan dilakukan oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi.

Di akhir kunjungan, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi diberikan kesempatan untuk melihat arsip-arsip yang tersimpan di pengadilan umum Makkah dimana dalam arsip tersebut terdapat Putusan yang berasal dari 800 tahun yang lalu dalam Bahasa Turki serta Putusan yang berasal dari 200 tahun yang lalu dalam Bahasa Arab. Pihak Pengadilan Umum Makkah juga memperlihatkan kepada Delegasi Mahkamah Agung R.I. dokumen berupa akta waqf yang berasal dari 150 tahun lalu dari salah seorang bersuku Jawa di Arab Saudi yang mewaqfkan bangunan yang dekat dengan Masjidil Haram. Dalam hal waqf, jika tidak ada nadzir sebagai pengurus waqf yang ditunjuk dalam akta waqf, maka pengadilan umum yang akan menetapkan pengurus waqf tersebut. Waqf merupakan perbuatan hukum yang banyak ditemukan di Makkah terutama pada tanah atau bangunan yang dekat dengan Masjidil Haram dan banyak orang Indonesia yang membeli tanah dan bangunan di seputar Masjidil Haram untuk diwaqfkan ke Masjidil Haram. (Humas / FS)

sumber : https://mahkamahagung.go.id

Jakarta-Humas, Kamis, 17 Oktober 2019. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1475/SEK/KP.05/10/2019 perihal: Undangan Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Pensiun dari PT. Taspen dan surat Nomor: 1476/SEK/KP.05/10/2019 perihal: Undangan, tanggal 14 Oktober 2019.

Bahwa dalam rangka pembekalan pegawai Mahkamah Agung RI yang akan memasuki usia pensiun yang merupakan program kewirausahaan pensiun dari PT. Taspen dan BRI akan menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan dan Persiapan Menghadapi Masa Pensiun bagi pegawai Mahkamah Agung RI dan Peradilan wilayah se-Jabodetabek

Berikut ini lampiran undangan dan daftar nama peserta pembekalan pensiun pegawai Mahkamah Agung;

Dokumen :

  1. undangan kewirausahaan.pdf
  2. daftar nama peserta pembekalan pensiun.pdf

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI KUNJUNGI PENGADILAN KETENAGAKERJAAN MAKKAH

Riyadh – Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 – 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang Pendidikan dan pelatihan hakim terkait ekonomi syari’ah. Salah satu institusi yang dikunjungi adalah Pengadilan Ketenagakerjaan (Mahkamah Al-Ummaliyah) Makkah, dimana dalam kunjungan pada hari Senin (14/10/2019) tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I didampingi oleh delegasi yang terdiri atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Kabag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Arief Gunawansyah, S.H., M.H., serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, LL.M (Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.I.). Dalam kunjungan ini Ketua Mahkamah Agung R.I. beserta delegasi yang didampingi oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf.

Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah merupakan salah satu dari 7 pengadilan sejenis yang terdapat di kota-kota utama di Arab Saudi yaitu Riyadh, Jeddah, Dammam, Madinah, Abha, dan Buraidah. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 25 November 2018 sebagai bagian dari inistiaf untuk melakukan revitalisasi  iklim berusaha, menarik investasi, dan akselerasi pembangunan ekonomi yang merupakan Visi 2030 Kerajaan Arab Saudi. Pembentukan pengadilan ketenagakerjaan ini diharapkan bisa mencapai empat tujuan utama yaitu mendorong peluang investasi, mencapai tujuan peradilan yang agung, mempercepat putusan dalam perkara-perkara terkait ketenagakerjaan, dan mendatangkan berbagai manfaat yang timbul dari database yang disediakan oleh pengadilan. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf menyampaikan bahwa pengadilan ketenagakerjaan merupakan peradilan yang ditujukan baik untuk pekerja perusahaan maupun pegawai negeri sipil serta pekerja domestik maupun ekspatriat di Arab Saudi. Berdasarkan data statistik bahwa di Saudi saat ini terdapat kurang lebih 10 juta pekerja ekspatriat dan 3 juta pekerja yang merupakan warga Arab Saudi dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena banyaknya mega proyek yang sedang dikerjakan di Arab Saudi dan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Secara umum, sengketa yang diajukan ke pengadilan ketenagakerjaan dibagi atas tiga kategori yaitu sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, kasus terkait dengan pekerja rumah tangga, dan keberatan yang diajukan oleh pekerja atau pemberi kerja terhadap keputusan yang diambil oleh Organisasi Umum untuk Asuransi Sosial (GOSI) terkait dengan iuran, pendaftaran, dan kompensasi. Untuk kategori pertama, pekerja dan pemberi kerja harus memasukkan gugatan  ke salah satu kantor ketenagakerjaan (dinas ketenagakerjaan) sesuai yurisdiksinya untuk memohon penyelesaian secara damai sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Kementerian. Jika dalam 21 hari tidak tercapai kesepakatan damai, kantor ketenagakerjaan harus melaporkan secara elektronik status dari sengketa tersebut kepada pengadilan ketenagakerjaan untuk dilakukan pemeriksaan secara yudisial. Dalam hal sengketa terkait dengan pekerja rumah tangga, maka keberatan diajukan kepada Panitia Rekonsiliasi yang selanjutnya akan memberikan waktu 5 hari untuk dilakukannya rekonsiliasi sejak didaftarkannya gugatan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam rekonsiliasi, maka Panitia Rekonsiliasi akan mengumumkan Putusannya dalam waktu 10 hari, dan para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan Panitia tersebut secara elektronik ke pengadilan ketenagakerjaan. Keberatan oleh pekerja atau pemberi kerja terhadap keputusan Organisasi Umum untuk Asuransi Sosial (GOSI) harus menempuh tiga tahap yaitu tahap pertama pekerja atau pemberi kerja harus mengajukan keberatan dahulu ke badan khusus yang berada di bawah GOSI, dan jika para pihak tidak menerima putusan Badan di bawah GOSI tersebut barulah ke tahap kedua dengan mengajukan keberatan kepada GOSI, dan jika GOSI memutuskan untuk membatalkan putusan Badan di bawah GOSI, maka pekerja atau pemberi kerja dapat mengajukan gugatan secara elektronik kepada pengadilan ketenagakerjaan. Pengadilan ketenagakerjan memutuskan sengketa ketenagakerjaan lebih cepat dibandingkan ketika sengketa tersebut masih ditangani oleh Komisi Ketenagakerjaan sebelum terbentuknya pengadilan ketenagakerjaan yang bisa memakan waktu antara 12 sampai 18 bulan. Dengan terbentuknya pengadilan ketenagakerjaan, perkara dapat diputus dalam hitungan hari atau minggu atau kurang lebih 7 sampai 8 kali persidangan bahkan jika dalam suatu perkara yang diajukan dokumennya sudah tersedia secara lengkap, maka pengadilan bisa memutusnya dalam sidang pertama. Keberatan atas Putusan pengadilan Ketenagakerjaan dapat diajukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan pengadilan ketenagakerjaan dijatuhkan, dan terhadap putusan pengadilan banding juga dapat diajukan Kasasi dalam tenggang waktu 30 hari sejak keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hukum acara pengadilan. Pengadilan ketenagakerjaan Makkah hingga saat ini telah memutus 15.000 perkara dengan 8 orang Hakim, dimana hanya 20 % dari jumlah tersebut yang diajukan banding dengan salah satu syarat banding yaitu sengketa tersebut tidak boleh kurang dari nilai uang SR 20.000, dan hanya sebagian kecil perkara yang sampai ke tingkat Kasasi yang hingga saat ini hanya sekitar 5 perkara karena ketatnya peraturan untuk mengajukan Kasasi di Kerajaan Arab Saudi.

Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf juga menyampaikan bahwa semua proses di Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah saat ini dilakukan secara elektronik yang merupakan bagian dari proyek “paperless-court” yang dicanangkan oleh Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi untuk mengurangi prosedur yang birokratis dan dan memperpendek jangka waktu untuk melakukan eksekusi atas putusan pengadilan. Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta delegasi juga sempat menyaksikan langsung salah satu persidangan dimana Hakim membaca dokumen yang diajukan kepada para pihak melalui layar komputer yang berada di depannya serta para pihak tidak lagi membawa dokumen-dokumen ke persidangan. Selain itu, delegasi  Mahkamah Agung R.I. juga melihat secara langsung prosedur administratif peradilan mulai dari penerimaan perkara hingga penyampaian putusan yang semuanya sudah dilakukan secara elektronik. Prosedur peradilan berbasis elektronik ini juga terhubung dengan institusi-institusi lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti kementerian perekonomian dan industri, kementerian ketenagakerjaan, dan lembaga asuransi. Pencari keadilan juga bisa memanfaatkan media sosial seperti twitter, snap, dan facebook untuk memantau perkembangan perkaranya, serta untuk putusan dapat diunduh melalui barcode yang diberikan oleh pengadilan. Sistem elektronik ini juga diterapkan dalam memilih hakim yang akan memeriksa perkara karena semua latar belakang keahlian para hakim pengadilan ketenagakerjaan telah masuk dalam database elektronik pengadilan sehingga ketika ada perkara yang masuk ke pengadilan maka sistem informasi pengadilan akan membaca berkas perkara dan mendistribusikan perkara tersebut ke hakim pengadilan sesuai dengan latar belakang keahliannya. Semua hakim pengadilan ketenagakerjaan mempunyai keahlian khusus seperti sengketa ketenagakerjaan terkait kepailitan dan investasi.  Dalam hal upaya hukum banding pun, para pihak cukup menekan tombol banding dalam sistem informasi pengadilan sehingga dengan menekan tombol tersebut dianggap sudah sama dengan pernyataan banding. Bagi para pihak yang tidak familiar dengan sistem elektromik pengadilan, maka pihak pengadilan telah menyiapkan petugas pelayanan di bagian penerimaan perkara yang akan memasukkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan ketenagakerjaan Makkah.

Di akhir kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta Ketua Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah YM Syeikh Muhammad Bin Abdullah Bin Ibrahim Al- Iyaf saling bertukar cendera mata dan melakukan foto bersama. (Humas)

Jakarta - Humas: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1253/SEK/KP.01.2/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Yang ditujukan kepada Yth, 1.Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 2. Kepala Pengadilan Militer Utama, 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat banding , 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk lebih jelasnya berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung RI :