Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Informasi Publik
Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.
Index Berita
Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.
Jadwal Sidang
Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.
Penelusuran Perkara
Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
A. KETENTUAN POSBAKUM
1. Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
B. PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.
3. Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
4. Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.
Formulir Permohonan Layanan Posbakum
Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara
Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum
Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum
Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id
Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:
Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)
SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan
Berita Terbaru
Jakarta - Humas:Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1908/SEK/HM.02.3/11/2020 tentang Penonaktifkan Sementara SIPP MA Untuk Waktu tertentu.
Yang ditujukan Kepada ;
1. Para...
Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pada...
Samarinda – Humas. Pada hari senin, 23 November 2020, pada pukul 11:00 WITA bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyelenggarakan acara Pengantar Tugas Bapak Ayi...
Jakarta - Humas: Berkenaan dengan berlangsungnya proses pemberkasan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun2019 yang dinyatakan lulus sebagaimana dalam pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung...
Samarinda – Humas. Pada hari rabu, 18 November 2020, pada pukul 14:00 WITA, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H, M.H., bersama Ayi Solehudin, S.H., M.H., dan Arifuddin, S.H.,...
- Details
- Category: Uncategorised