Senin, 23 April 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda, 29 Maret 2018

Pada periode Agustus-November 2015, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 yang bertemakan “Inovasi untuk Melayani”.  ATR (Audio to Text Recording) dan Penghitung Biaya Panjar Sendiri (E-SKUM) ditetapkan menjadi inovasi terbaik. Berdasarkan Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 077/TA-A2/NA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pengadilan Percontohan dalam rangka implementasi inovasi Pelayanan Peradilan, telah dilaksanakan replikasi terhadap ATR dan E-SKUM tahap I pada 15 Pengadilan Percontohan.

 

 

Dan pada tahun 2017, Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 888/SEK/HM.02.3/09/2017 tertanggal 29 September 2017 perihal Workshop Replikasi Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Percontohan Tahap II, yang diikuti oleh 100 Pengadilan Percontohan dan 2 Pengadilan Percontohan Kemudahan Berusaha. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu dari 100 Pengadilan Percontohan yang terpilih.

Setelah melaksanakan berbagai tahapan, dimulai dari Pengadaan Sarana dan Prasarana sampai dengan Pelaksanaan Uji Coba. Pada tanggal 29 Maret 2018, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba kepada seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Pegawai. Kegiatan Uji Coba ini dilakukan dalam bentuk Simulasi Proses Persidangan, seperti tanya jawab antara Majelis Hakim dengan Pihak, dan uji coba penggunaan bahasa daerah yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

Hasil dari sosialisasi ini, dilaporkan ke Mahkamah Agung RI berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 189/BUA.1/OT.01.1/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018 Perihal Laporan Implementasi ATR dan E-SKUM.

Untuk lihat foto kegiatan, silahkan klik foto gallery