Rabu, 3 Maret 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2021, pada pukul 09:00 WITA, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan Rapat Bulanan Periode Bulan Februari. Rapat Bulanan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua, Aning Widi Rahayu, S.H., diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Pegawai dan seluruh PPNPN Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dalam rapat tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur berada dalam 5 (lima) besar sebaran Covid-19 secara Nasional. Untuk itu, beliau menegaskan untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Beliau juga menyampaikan untuk menegakkan kedisiplinan kerja dan mematuhi jam kerja bagi para Hakim, Pegawai dan seluruh Aparatur Pengadilan. Beliau juga tiada henti selalu mengingatkan, untuk menjaga integritas, keikhlasan, kejujuran, menjauhi praktik-praktik KKN seperti tidak menerima suap dan tidak menerima gratifikasi, serta selalu berpakaian yang rapi dan sopan.

Dalam rapat kali ini, Ketua dan Wakil Ketua mengingatkan mengenai pengisian dan penyampaian LHKPN dan LHKASN karena merupakan kewajiban Penyelenggaran Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakannya dan selalu dalam monitoring oleh pusat, serta merupakan bagian dalam dokumen Pembangunan ZI. Beliau juga menyampaikan mengenai pemeliharaan terhadap Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, dan Gedung Kantor. 

Dalam kesempatan tersebut Panitera, Didi Sunardi, S.H., menyampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang teknis kepaniteraan dan pelayanan pada PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. (ptip-red)