Kamis, 28 Januari 2021
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

 

Samarinda-Humas. Pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada pukul 14:30 WITA, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H, bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Arifudin, S.H., M.H., melaksanakan Penandatanganan MoU Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Aning Widi Rahayu, S.H., Panitera, Didi Sunardi, S.H., M.H., dan Sekretaris, Epi Randabunga Rungngu, S.E., serta Antonius Thomas T, S.H. dari YLBH Kalimantan Timur.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda setelah melalui proses seleksi. Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan penandatangan SPK dan SPMK.

 

 

 

 

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Edi Firmansyah, S.H., M.H., bahwa Pemberian Layanan Posbakum adalah untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Pasal 57 juncto Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta SK Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor 28/DjMT/Kep/III/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Diharapkan dengan adanya Posbakum, dapat mengakomodir Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang ada di Kota Samarinda, maupun di kota/kabupaten di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

 

 

YLBH Kalimantan Timur akan mengisi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, mulai 8 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, pada setiap hari kerja, Senin s.d Jumat, pukul 08:00 WITA s/d 16:30 WITA. Adapun bentuk layanan yang disediakan yaitu :

1.      Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;

2.      Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

3.      Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. 

(ptip-red)