Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

JAKARTA - (14/7/2020) Lebih dari 100 orang aparatur pengadilan mengikuti kegiatan diseminasi dan Bimtek Virtual yang diselenggarakan  oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan  Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, Senin (13/7), berlangsung  mulai pukul 09.00 sd. 12.30  WIB.  Mereka terdiri dari atas  hakim, panitera, panitera muda, dan staf dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

 

Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, peserta Diseminasi dan Bimtek Virtual diwakili oleh Dharma Setia B. Purba, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda), Ade Mirza Kurniawan, S.H. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda), Winarji Dian Kenedi, S.H. (Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda) dan Benny Bakhtiar Anwar, S.T. (Honorer/Staf IT Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda)

 

Narasumber kegiatan tersebut adalah  Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Lefianna H. Ferdinandus, S.H., M.H. dengan  moderator  Asep Nursobah.  Materi yang disampaikan oleh kedua narasumber seputar prosedur baru pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ketentuan pengiriman dokumen peradilan (panggilan/pemberitahuan) ke luar negeri, dan  permasalahan  yang ditemukan dalam pengiriman berkas perkara/penyampaian  panggilan/pemberitahuan ke  luar negeri.

 

Panitera Mahkamah Agung yang didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perdata,  Panitera Muda  Perdata Khusus, Panitera Muda Perdata Agama dan Tim Rogatori Kepaniteraan menyampaikan materi  tersebut melalui Command Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Direktur  Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya  menyampaikannya di Gedung Kementerian Luar Negeri.  Sedangkan  para peserta mengikuti materi secara virtual di kantor pengadilan masing-masing yang tersebar di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan.

 

Menurut Panitera Mahkamah Agung,  kegiatan  sosialisasi dan Bimtek virtual ini merupakan wujud  adaptasi kebiasaan baru di masa Pandemi Covid-19 yang  menjembatani kebutuhan akan forum sosialisasi di satu sisi dan situasi wabah di sisi lain. Panitera MA sangat mengapresiasi antusiasme, kekompakan, dan kesiapan peserta mengikuti kegiatan konferensi jarak jauh ini.

 

“Saya mengapresiasi dan bangga atas kesiapan pengadilan memanfaatkan teknologi informasi untuk beradaptasi dengan kondisi Covid-19 ini”  jelas Panitera MA.

 

Prosedur Baru Pengiriman Berkas

Dalam pengarahannya, Panitera  MA menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang  Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020.  Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima limpahan dua kewenangan proses penanganan perkara.  Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara  yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan  kepada Kepaniteraan Muda Perkara Mahkamah Agung.

 

Menindaklanjuti  Keputusan Ketua MA tersebut, Panitera MA telah  membuat  prosedur baru pengiriman berkas ke MA, diantaranya penggunaan PO BOX baru.

 

“Terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 pengiriman berkas upaya hukum dari pengadilan ke Mahkamah Agung yang semula ditujukkan kepada Ketua Mahkamah Agung c.q Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara, berubah menjadi ditujukan kepada: Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000”,  tegas Panitera MA.

Penggunaan alamat PO BOX tersebut, kata Panitera, selain untuk pengiriman berkas upaya hukum juga digunakan untuk pengiriman dokumen lain sepanjang berkaitan dengan proses upaya hukum di Mahkamah Agung, antara lain: laporan adanya kasasi untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan, permohonan perbaikan redaksional putusan (renvoi), tambahan memori/kontra memori, pengiriman penetapan perkara tidak memenuhi syarat formal (SEMA 8 Tahun 2011) dan pencabutan permohonan  upaya hukum.

 

Untuk efektifitas penanganan berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung,  Panitera MA menginstruksikan kepada pengadilan agar  pengiriman dokumen hanya diperkenankan menggunakan jasa PT. Pos Indonesia. Selain itu,  satu amplop berkas hanya berisi satu nomor perkara dengan satu surat pengantar dan satu barcode yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan/SIPP.  Sedangkan untuk mempermudah identifikasi visual berkas perkara berdasarkan jenis perkara (panmud perkara), pada amplop berkas diberikan tanda pembeda  berupa stiker warna, kode panmud dan barcode.

 

Sumber (kepaniteraan.mahkamahagung.go.id)