Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda – Humas. Pada hari Senin, 6 Juli 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaksanakan rapat bulanan periode Juli 2020, Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Epi Randabunga Rungngu, S.E., dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bapak Edi Firmansyah, SH., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Aning Widi Rahayu, S.H. Rapat bulanan tersebut diikuti oleh para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

 

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bapak Edi Firmansyah, SH., M.H., menyampaikan beberapa hal penting yaitu mengenai kedisiplinan, integritas dan kinerja. Untuk itu diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja agar seluruh Hakim dan aparatur Pengadilan berkinerja tinggi dan professional dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tidak melakukan perbuatan tercela, selain itu Ketua juga mengingatkan kembali mengenai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No.17 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, untuk dikumandangkan setiap 2 (dua) jam sekali secara rutin, dan kepada para Hakim atau Ketua Majelis untuk menyampaikan Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi kepada para pihak sebelum dilaksanakannya persidangan.

 

Dalam kesempatan ini pula Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Aning Widi Rahayu, S.H. mengingatkan kembali mengenai Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta Perma No. 7, 8, 9, Tahun 2016 mengenai Penegakan Disiplin Kerja Hakim, Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), agar selalu dilaksanakan dan wajib untuk disampaikan.

 

Dalam rapat tersebut Ketua memperkenalkan Hakim baru Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Ibu Dyah Ayu Rachma Permatasari, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kepada para Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk memaparkan kendala apa saja yang telah dialami selama bekerja untuk bersama-sama diberikan solusi penyelesaiannya.