Jumat, 14 Agustus 2020
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Samarinda-Humas. Pada hari Kami, tanggal 18 Juni 2020, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Bapak Edi Firmansyah, S.H., M.H., menerima kedatangan Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti.

Tim peneliti yang terdiri dari Bapak M. Ridha Hakim, Bapak Mul Irawan, dan Sekretariat Balitbangdiklatkumdil MARI tersebut, bermaksud untuk memperoleh data serta mengadakan wawancara mendalam kepada Ketua, Wakil Ketua dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai bahan kajian/penelitian tersebut.

Bapak M. Ridha Hakim dari tim peneliti menjelaskan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan fungsional adalah jabatan yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu seharusnya jabatan fungsional Panitera Pengganti masuk dalam kriteria keahlian atau keterampilan tertentu. Namun sampai saat ini jabatan Panitera Pengganti tidak tercantum dalam nomenklatur atau rumpun jabatan fungsional.

Tim Peneliti diutus oleh pimpinan agar dapat menyusun Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti untuk bisa menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian pola jenjang karir, beban kerja dan tunjangan Panitera Pengganti akan lebih jelas dan terukur. Kedepannya, dengan pola tersebut akan memudahkan Mahkamah Agung RI dalam menghitung kebutuhan SDM dan kesejahteraan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti di Pengadilan. Begitu juga akan lebih mudah dalam pengajuan penerimaan CPNS dalam jabatan fungsional Panitera Pengganti kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Focus Group Discussion (FGD) tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Perkara serta Para Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.(ptip-red)