Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

INISIAL NAMA HAKIM/PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN

 

   TAHUN 2016

No.

Nama

Jabatan

Jenis Hukuman

Peraturan Yang Dilanggar

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

 

 TAHUN 2015

No.

Nama

Jabatan

Jenis Hukuman

Peraturan Yang Dilanggar

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

 TAHUN 2014

No.

Nama

Jabatan

Jenis Hukuman

Peraturan Yang Dilanggar

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

TAHUN 2013 

No.

Nama

Jabatan

Jenis Hukuman

Peraturan Yang Dilanggar

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

  

 TAHUN 2012  

No.

Nama

Jabatan

Jenis Hukuman

Peraturan Yang Dilanggar

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Ad B I, SH

Panitera Pengganti PTUN Smd

Hukuman disiplin sedang berupa dimutasikan sebagai PP di PTUN Mnd, dengan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi

 

PP No 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 4

Disposisi KMA MARI tgl

27 Juli 2012 jo disposisi

Tuada Was tgl 30 Juli

2012, Kabawas MARI

meneruskan hasil

pemeriksan dan

rekomendasi ke Ditjen

Badilmiltun tgl 6 Agustus

2012 No.

765/BP/PS.02/08/2012

 

 

-- tidak ada putusan majelis kehormatan hakim--

STATISTIK PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI

 

Tahun

Jenis Hukuman Disiplin

Ringan

Sedang

Berat

(1)

(2)

(3)

(4)

2012

-

1

-

2013

-

-

-

2014

-

-

-

2015

-

-

-

 

Statistik Pelanggaran Hakim/Pegawai

  

Tahun

Jenis Pelanggaran

Ringan

Sedang

Berat

(1)

(2)

(3)

(4)

2012

-

1

-

2013

-

-

-

2014

-

-

-

2015

-

-

-