Senin, 21 Mei 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

 

 DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

34/G/2015/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

        14 DESEMBER 2015

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

14 DESEMBER 2015

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 

 

 

 

Klasifikasi

:

KIP

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

01 Februari 2016

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

 

 34/PEN/2015/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

 YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.

-  Hakim Anggota I

:

 AGUSTIN ANDRIANI, SH.

-  Hakim Anggota II

:

 TRI JOKO SUTIKNO, S. SOS., SH., MH.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

 LEZI FITRI, SH.

 

 

 

Penggugat

:

       Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan

Kuasa Hukum

:

Sulistia Widarti, SH & Rekan

 

 

 

Tergugat

:

Muh Jamil / Divisi dan Adovkasi Jatam Kaltimn

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

 

Tahapan Sidang

:

 

  - 09/02/2016  PEMBACAAN PERMOHONAN (GUGATAN)

  - 18/02/2016  TANGGAPAN TERMOHON

  - 03/03/2016  TANGGAPAN TERMOHON

  - 17/03/2016  PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

17 MARET 2016

 

 

 

Amar Putusan

:

 


MENGADILI:

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;

2.   Menyatakan tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0010/REG-PSI/V/2014 tanggal 05 November 2015;

3.     Menghukum Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding