Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

32/G/2015/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

02 DESEMBER 2015 

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIZINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

07 DESEMBER 2015

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

 32/PEN/2015/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH 

-  Hakim Anggota I

:

EFFRIANDY, SH

-  Hakim Anggota II

:

MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, SH

 

 

 

Panitera Pengganti

:

JIHIM, SH.

 

 

 

Penggugat

:

     Drs. B.T. FRENCKY TENNES

Kuasa Hukum

:

KUKUH  TUGIYONO,SH , DKK

 

 

 

Tergugat

:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN qq. DIREKTUR JENDRAL PLANOLOGI KEHUTANAN

 Tergugat II Intervensi

:

 PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA

Obyek Gugatan

:

 

-

Tahapan Sidang

:

 

- 17/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 23/12/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 07/01/2016              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 13/01/2016              PEMBACAAN GUGATAN

- 20/01/2016              PUTUSAN SELA

- 03/02/2016              JAWABAN TERGUGAT DAN SIKAP MAJELIS TERHADAP PERMOHONAN PIHAK KE 3

- 10/02/2016              JAWABAN TERGUGAT II DAN JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 17/02/2016              JAWABAN TERGUGAT II DAN REPLIK

- 24/02/2016              REPLIK DAN DUPLIK

- 02/03/2016              DUPLIK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

- 16/03/2016              DUPLIK DAN BUKTI

- 23/03/2016              BUKTI TAMBAHAN PARA PIHAK

- 06/04/2016              KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT DAN TAMBAHAN BUKTI PARA PIHAK

- 13/04/2016              KETERANGAN AHLI

- 20/04/2016             BUKTI TAMBAHAN DARI PARA PIHAK SAKSI DAN KETERANGAN AHLI

- 27/04/2016             SAKSI PARA PIHAK

- 11/05/2016             KESIMPULAN

- 25/05/2016             PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

-

 

 

 

Amar Putusan

:

 

-

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding