Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

28/P/FP/2015/PTUN-SMD

Tanggal Permohonan

:

19 OKTOBER 2015 

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

20 OKTOBER 2015 

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 -

 

 

 

Klasifikasi

:

PERMOHONAN MENDAPATKAN KEPUTUSAN 

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

20 OKTOBER 2015

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

28/P/FP/2015/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

IRVAN MAWARDI, SH., MH 

-  Hakim Anggota I

:

KUKUH SANTIADI, SH., MH

-  Hakim Anggota II

:

TRI JOKO SUTIKNO, S.SOS., SH., MH

 

 

 

Panitera Pengganti

:

SUWARNA, SH., MH

 

 

 

Penggugat

:

KOPERASI SAWIT AGUNG BAYA

Kuasa Hukum

:

ACING, DKK 

 

 

 

Tergugat

:

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KAB. KUKAR

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

pengujian atas Penerimaan Permohonan Pemohon kepada Termohon berupa Surat Nomor: 11/Per-MM/BH.Kopsa. AB/V/2015, tertanggal 15 September 2015 perihal Permohonan Pengesahan /Rekomendasi perubahan Kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya, Periode 2015- 2018 Hasil RAT-LB tanggal 26 April 2015;

Tahapan Sidang

:

 

- 27/10/2015

-Pemeriksaan dan Penyampaian pokok permohonan oleh Pemohon;

-Pemeriksaan Surat Kuasa Termohon;

-Tanggapan Termohon (Kesempatan Pertama);

- 29/10/2015

-Tanggapan Termohon (Kesempatan Terakhir);

-Bukti Surat Para Pihak (Kesempatan Pertama);

- 03/11/2015

-Tambahan Bukti Surat Para Pihak;

-Saksi dan Ahli Pemohon;

- 09/11/2015

-Saksi dan Ahli Termohon;

-Tambahan Bukti Surat Para Pihak (Kesempatan Terakhir);

- 10/11/2015  KESIMPULAN

- 18/11/2015  PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

18/11/2015

 

 

 

Amar Putusan

:

 

1.   Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2.   Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pengujian perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 206.000 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

: