Kamis, 19 Juli 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

26/G/2015/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

07 OKTOBER 2015 

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

13 OKTOBER 2015 

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

 

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIJINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

20 OKTOBER 2015

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

26/PEN/2015/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

KUKUH SANTIADI, SH., MH 

-  Hakim Anggota I

:

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH

-  Hakim Anggota II

:

IRVAN MAWARDI, SH., MH

 

 

 

Panitera Pengganti

:

D. PARULIAN SILAEN, SH

 

 

 

Penggugat

:

         SANTOSA WIDJAJA

Kuasa Hukum

:

HOTBIN M. MANURUNG, SH & BERTONI SIBARANI, SH 

 

 

 

Tergugat

:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

Surat Tergugat Nomor: S-819 E/WPJ.14/KP.02/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Peringatan ke I.

Tahapan Sidang

:

 

- 29/10/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 10/11/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 24/11/2015              PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 08/12/2015              SIKAP MAJELIS TERHADAP PERMOHONAN PENCABUTAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

08/12/2015

 

 

 

Amar Putusan

:

 

1.     Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 26/G/2015/PTUN-SMD;

2.     Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor: 26/G/2015/PTUN.SMD dari register perkara;

3.     Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (Dua ratus Enam puluh Satu ribu rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 -