Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

02/G/2014/PTUN.SMD

Tanggal Gugatan

:

3 FEBRUARI 2014  

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

8 FEBRUARI 2014

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

6 MARET 2014

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIZINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

05/02/2014

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

02/PEN/2014/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota I

:

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota II

:

IRVAN MAWARDII, S.H., M.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

D. PARULIAN SILAEN, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO (diwakili oleh DEDY YANTO)

Kuasa Hukum

:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, DKK

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 

 

 

Tergugat II Intervensi

:

PT PASIR PRIMA COAL INDONESIA

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

- SK BUPATI PENAJAM PASER UTARA No. 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tanggal – Desember 2013

- SK BUPATI PENAJAM PASER UTARA No. 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013

- SK BUPATI PENAJAM PASER UTARA No. 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tanggal 3 Januari 2014

Tahapan Sidang

:

 

- 18/02/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN 

- 25/02/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 06/03/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN/PEMBACAAN GUGATAN

- 20/03/2014 : JAWABAN TERGUGAT

- 27/03/2014 : JAWABAN TERGUGAT

- 10/04/2014 : JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 24/04/2014 : REPLIK

- 30/04/2014 : REPLIK

- 14/05/2014 : DUPLIK DAN BUKTI SURAT

- 28/05/2014 : BUKTI SURAT PARA PIHAK

- 12/06/2014 : TAMBAHAN BUKTI DARI PARA PIHAK

- 19/06/2014 : SAKSI PARA PIHAK

- 03/07/2014 : KESIMPULAN DAN BUKTI SURAT

- 22/07/2014 : SIKAP MAJELIS/PUTUSAN 

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 22/07/2014

 

 

 

Amar Putusan

:

 

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

DALAM POKOK SENGKETA

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara), berupa;

-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 desember 2013 Nomor : 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;

-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. pasir Prima Coal Indonesia;

-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara), berupa:

-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 desember 2013 Nomor : 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;

-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 Tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam paser Utara Nomor : 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

-Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.  302.000 (Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

Permohonan Banding

:

22/07/2014 (T II Intervensi)

Akta Permohonan Banding

:

22/07/2014 (T II Intervensi)

Relas Permohonan Banding

:

23/07/2014

Memori Banding

:

19/08/2014

Relas Memori Banding

:

20/08/2014

Kontra Memori Banding

:

26/08/2014 – 05/09/2014 (T. II Intervensi)

Relas Kontra Memori Banding

:

27/08/2014 – 08/09/2014 (T. II Intervensi)

Inzage

:

 

Pengiriman Berkas Banding

:

15/09/2014 

No. Perkara Banding

:

256/B/2014/PT.TUN.JKT 

Tanggal Putusan Banding

:

04/11/2014 

Tanggal Terima Berkas Banding

:

02/12/2014

Relas Putusan Banding

:

03/12/2014 

Kasasi

 

 

Permohonan Kasasi

:

09/12/2014 (T. II Intervensi)

Akta Permohonan Kasasi

:

09/12/2014

Relas Permohonan Kasasi

:

10/12/2014

Memori Kasasi

:

22/12/2014

Relas Memori Kasasi

:

23/12/2014

Kontra Memori Kasasi

:

15/01/2015 (P)

Relas Kontra Memori Kasasi

:

16/01/2015

Inzage

:

21/01/2015

Pengiriman Berkas Kasasi

:

09/02/2015

No. Perkara Kasasi

:

136 K/TUN/2015 

Tanggal Putusan Kasasi

:

22/04/2015 

Relas Putusan Kasasi

:

25/06/2015 

PK

 

 

Akta / Memori PK T. II Intervensi 1

:

05/10/2015

PBT Memori PK

:

06/10/2015

Akta / Memori PK Tergugat I

:

23/10/2015

PBT Memori PK

:

26/10/2015