Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA

 

No. Perkara

:

11/G/2014/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

21 APRIL 2014  

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

24 APRIL 2014

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

28 MEI 2014

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIJINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

28 APRIL 2014

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

11/PEN/2014/PTUN.SMD               

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota I

:

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

-  Hakim Anggota II

:

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

RIDUANSYAH, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

PT BAIS NUSANTARA

Kuasa Hukum

:

SALAHUDDIN, S.H.

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI TANA TIDUNG

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

SK BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 525.26/074/K-II/2014 tanggal 14 Februari 2014

Tahapan Sidang

:

 

- 08/05/2014  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 21/05/2014  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 28/05/2014  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 12/06/2014  PEMBACAAN GUGATAN DAN JAWABAN

- 19/06/2014  JAWABAN TERGUGAT

- 26/06/2014  REPLIK

- 03/07/2014  DUPLIK

- 10/07/2014  BUKTI PARA PIHAK

- 23/07/2014  TAMBAHAN BUKTI

- 14/08/2014  SAKSI PENGGUGAT DAN  TAMBAHAN BUKTI 

- 21/08/2014  BUKTI DAN SAKSI TERGUGAT

- 04/09/2014  BUKTI DAN SAKSI

- 18/09/2014  BUKTI DAN SAKSI

- 25/09/2014  KESIMPULAN

- 02/10/2014  PUTUSAN 

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 02/10/2014

 

 

 

Amar Putusan

:

 

-   Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

-   Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

Permohonan Banding

:

09/10/2014

Akta Permohonan Banding

:

09/10/2014

Relas Permohonan Banding

:

 

Memori Banding

:

07/11/2014

Relas Memori Banding

:

10/11/2014

Kontra Memori Banding

:

28/11/2014

Relas Kontra Memori Banding

:

01/12/2014

Inzage

:

28/11/2014 (T)

Pengiriman Berkas Banding

:

09/12/2014

No. Perkara Banding

:

331/B/2014/PT.TUN.JKT

Tanggal Putusan Banding

:

18/02/2015 

Relas Putusan Banding

:

18/03/2015 

Kasasi

 

 

Permohonan Kasasi

:

27/03/2015

Akta Permohonan Kasasi

:

27/03/2015

Relas Permohonan Kasasi

:

30/03/2015

Memori Kasasi

:

10/04/2015

Relas Memori Kasasi

:

13/04/2015

Kontra Memori Kasasi

:

07/05/2015

Relas Kontra Memori Kasasi

:

08/05/2015

Inzage

:

11/05/2015

Pengiriman Berkas Kasasi

:

27/05/2015