Minggu, 20 Mei 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA

 Untuk melihat semua data informasi perkara Klik disini

No. Perkara

:

22/G/2014/PTUN-SMD

Tanggal Gugatan

:

21 JULI 2014  

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

21 JULI 2014

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

-

 

 

 

Klasifikasi

:

LAIN-LAIN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

21 JULI 2014

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

22/PEN/2014/PTUN-SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota I

:

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota II

:

FATMAWATY, S.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

JIHIM, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN diwakili H. FADLAN HAMID, DKK

Kuasa Hukum

:

RABSHODY ROESTAM, S.H. & REKAN

 

 

 

Tergugat

:

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

2. PEMERINTAH KOTA TARAKAN

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

-

Tahapan Sidang

:

 

- 07/08/2014  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 14/08/2014  PERBAIKAN GUGATAN

- 21/08/2014  SIKAP MAJELIS

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 -

 

 

 

Amar Putusan

:

 

-

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

Klik disini untuk melihat Direktori Putusan Tahun 2014