Senin, 21 Mei 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA 

 Untuk melihat semua data informasi perkara Klik disini

 

No. Perkara

:

52/G/2013/PTUN.SMD

Tanggal Gugatan

:

02 DESEMBER 2013

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

02 DESEMBER 2013

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

-

 

 

 

Klasifikasi

:

LELANG

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

05 DESEMBER 2013

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

52/PEN/2013/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

-  Hakim Anggota I

:

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota II

:

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

SURIANSYAH, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

CV. UTAMA, DKK., diwakili oleh RUDY TANDEAN

Kuasa Hukum

:

PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A. & REKAN

 

 

 

Tergugat

:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

Risalah Lelang KPKNL Balikpapan Nomor : 262/2013 tanggal 02 Oktober 2013

Tahapan Sidang

:

 

-  07/01/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 15/01/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 22/01/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 28/01/2014 : PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 11/02/2014 : PEMBACAAN GUGATAN DAN JAWABAN

- 18/02/2014 : JAWABAN

- 25/02/2014 : BUKTI AWAL DAN REPLIK

- 04/03/2014 : DUPLIK

- 11/03/2014 : DUPLIK

- 18/03/2014 : SIKAP MAJELIS (PUTUS) 

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 18/03/2014

 

 

 

Amar Putusan

:

 

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

-Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- ( Tiga ratus enam ribu rupiah );

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

 

 Klik disini untuk melihat Direktori Putusan Tahun 2013