Senin, 21 Mei 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

DETAIL REGISTER PERKARA

Untuk melihat semua data informasi perkara Klik disini 

 No. Perkara

:

49/G/2013/PTUN.SMD

Tanggal Gugatan

:

24 OKTOBER 2013

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

25 NOVEMBER 2013

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

-

 

 

 

Klasifikasi

:

LAIN-LAIN (PAW)

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

27 NOVEMBER 2013

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

49/PEN/2013/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

-  Hakim Anggota I

:

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota II

:

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

JIHIM, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum.

Kuasa Hukum

:

-

 

 

 

Tergugat

:

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NO : 171.3.2.44-9093 TANGGAL 11 OKTOBER 2013

Tahapan Sidang

:

 

- 10/12/2013  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 17/12/2013  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 31/12/2013  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 08/01/2014  PEMBACAAN GUGATAN

- 22/01/2014  JAWABAN TERGUGAT

- 29/01/2014  BUKTI

- 05/02/2014  TAMBAHAN BUKTI DARI PARA PIHAK

- 11/02/2014  SAKSI PENGGUGAT

- 18/02/2014  KESIMPULAN PARA PIHAK

- 25/02/2014  PUTUSAN 

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 25/02/2014

 

 

 

Amar Putusan

:

 

MENGADILI         

DALAM PENUNDAAN        

-Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

-Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;          

DALAM EKSEPSI 

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;   

DALAM POKOK PERKARA

1.Mengabulkan  gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   

2.Menyatakan Batal  Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013;               

3.Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., kepada ROOSJE JANSJE EMAN tanggal 11 Oktober 2013;    

4.Menyatakan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014  atas nama ROOSJE JANSJE EMAN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;         

5.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2014 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

Permohonan Banding

:

04/03/2014

Akta Permohonan Banding

:

04/03/2014

 

 Klik disini untuk melihat Direktori Putusan Tahun 2013