Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL REGISTER PERKARA

 Untuk melihat semua data informasi perkara Klik disini

No. Perkara

:

13/G/2012/PTUN.SMD

Tanggal Gugatan

:

12/06/2012

Tanggal Pendaftaran Perkara

:

12/06/2012

Tanggal Perbaikan Gugatan

 

03 JULI 2012

 

 

 

Klasifikasi

:

PERIZINAN

Acara

:

BIASA

 

 

 

Tgl. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

13 JUNI 2012

Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

:

13/PEN/2012/PTUN.SMD

Majelis Hakim

 

 

-  Ketua Majelis

:

HARI HARTOMO SN, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota I

:

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

-  Hakim Anggota II

:

PENGKI NURPANJI, S.H.

 

 

 

Panitera Pengganti

:

LEZI FITRI, S.H.

 

 

 

Penggugat

:

PT NUSANTARA RIMBAYU COAL (ALEXANDER HERMAS WOLFE)

Kuasa Hukum

:

JONI IWANSYAH, S.H., M.H. & REKAN

 

 

 

Tergugat

:

WALIKOTA SAMARINDA

 

 

 

Obyek Gugatan

:

 

-

Tahapan Sidang

:

 

- 26/06/2012  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 03/07/2012  PEMERIKSAAN PERSIAPAN

- 17/07/2012  SIDANG I

- 24/07/2012  JAWABAN

- 31/07/2012  REPLIK

- 09/08/2012  DUPLIK

- 16/08/2012  DUPLIK DAN BUKTI

- 28/08/2012  BUKTI

- 04/09/2012  SAKSI PARA PIHAK

- 11/09/2012  SAKSI

- 18/09/2012  KESIMPULAN

- 25/09/2012  PUTUSAN

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 25/09/2012

 

 

 

Amar Putusan

:

 

-

 

 

 

Upaya Hukum

:

 

Banding

 

 

- Permohonan Banding

25/09/2012 (T II INTV)

  04/10/2012 (T)

- Akta Permohonan Banding

:

25/09/2012

  04/10/2012

- Relas Permohonan Banding

:

26/09/2012

  05/10/2012

- Memori Banding

:

09/10/2012 (T II INTV)

  15/10/2012 (T)

- Relas Memori Banding

:

10/10/2012

  16/10/2012

- Kontra Memori Banding

:

23/10/2012 (P)

  30/10/2012 (P)

- Relas Kontra Memori Banding

:

23/10/2102

  30/10/2012

- Inzage

:

25/10/2012

- Pengiriman Berkas Banding

23/11/2012 (W2.TUN.5/1144/HK.06/XI/2012)

- Penerimaan Berkas

:

22/04/2013

- PBT Putusan

:

23/04/2013

- Berita Acara Inzage

:

07/11/2012

- Relas Penerimaan PBT Putusan

:

26/04/2013 (T II INTV)

 

 

08/05/2013 (P)

Kasasi

 

 

- Permohonan Kasasi

:

15/05/2013 (P)

- Akta Permohonan Kasasi

:

15/05/2013

- Relas Permohonan Kasasi

:

16/05/2013

- Memori Kasasi

:

27/05/2013 (P)

- Relas Memori Kasasi

:

28/05/2013

- Kontra Memori Kasasi

:

10/06/2013 (T) – 10/06/2013 (T II INTV)

- Relas Kontra Memori Kasasi

:

11/06/2013 (T) – 11/06/2013 (T II INTV)

- Inzage

:

17/06/2013

- Pengiriman Berkas

:

15/07/2013 (W2.TUN.5/86/HK.06/VII/2013)

- Penerimaan Berkas

:

30/12/2013

- PBT Putusan

:

31/12/2013

- No Perkara Kasasi

:

348K/TUN/2013

- Tanggal Putusan Kasasi

:

25/09/2013

- Berita Acara Inzage

:

11/07/2013 (P)

- Penerimaan PBT Putusan

:

07/01/2014 (T II INTV)