Kamis, 19 Juli 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 DETAIL PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI

No. Perkara

:

16/G/2008/PTUN-SMD

Penggugat

:

PT SUPRA BARA ENERGI

Kewarganegaraan

:

Indonesia

Pekerjaan

:

Swasta

Alamat

:

Graha Irama Lt. 14 Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta

 

 

 

Kuasa Hukum

:

AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Alamat

:

Menara Sudirman, 9FL. Jalan Jenderal Sudirman Kav 60 Jakarta

 

 

 

Tergugat

:

BUPATI BERAU

Alamat

:

Jl. Apt. Pranoto Tanjung Redeb Berau, Kalimantan Timur.

 

 

 

Kuasa Hukum

:

Drs. H. IBNU SINA ASYARI, DKK

Alamat

:

Jalan Apt. Pranoto Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur

 

 

 

Tanggal Putusan

:

 -

 

 

 

Amar Putusan

:

 - 

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Berau) berupa:

a. Surat Keputusan Nomor : 76 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor : 296 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT SUPRA BARA ENERGI.

b. Surat Keputusan Nomor : 77 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 297 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Konstruksi kepada PT SUPRA BARA ENERGI.

c. Surat Keputusan Nomor : 78 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor 298 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan dan Penjualan kepada PT SUPRA BARA ENERGI.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan (Bupati Berau) berupa:

a. Surat Keputusan Nomor : 76 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor : 296 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT SUPRA BARA ENERGI.

b. Surat Keputusan Nomor : 77 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : 297 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005 tentang Pemberian Izin Konstruksi kepada PT SUPRA BARA ENERGI.

c. Surat Keputusan Nomor : 78 Tahun 2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor 298 Tahun 2005 tanggal 06 Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan dan Penjualan kepada PT SUPRA BARA ENERGI.

4. Menguatkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 16/G/2008/PTUN.SMD tanggal 16 September 2008;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);