Kamis, 19 Juli 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Jakarta-Humas : Selasa 3 Juli 2018. Menindaklanjuti surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4454/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemeterian/ Negara/ Lembaga Triwulan I Tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan Om Span, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBN yang efektif, efesien dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola keuangan yang baik.

 

Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 371/SEK/KU.01/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 hal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemeterian/ Negara/ Lembaga Triwulan I Tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan Om Span.

Yang ditujukan Kepada :

1. Sekretaris Kepaniteraan. 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal. 3. Para Sekretaris Badan. 4. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi. 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. 6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. (ds/rs)

Berikut ini disampaikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Dokumen

surat peluncuran IKPA.pdf

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)