Rabu, 18 Juli 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Masih pada hari pertama kegiatan Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), para peserta yang berasal dari 10 (sepuluh) satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tak jemu-jemunya menerima wawasan dari narasumber yang pada kesempatan kali ini diamanahkan kepada Beni Mulyono Kadarisman, S. Kom (Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung). Dalam kesempatan ini, Beni Mulyono Kadarisman, S. Kom (yang juga merupakan anggota Team Development SIPP) memaparkan kepada para peserta mengenai aturan dan tata cara penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

 

Antusiasme dan rasa penasaran yang tinggi dari para peserta menimbulkan diskusi hangat nan-spontan setelah pemaparan materi dari narasumber. Dari diskusi hangat nan-spontan tersebut, rupanya ada beberapa special casedalam penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang pernah dialami oleh para peserta. Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berlomba-lomba untuk mencoba menyelesaikan soal studi kasus Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang diberikan oleh panitia. Ya, semoga semangat yang berkobar-kobar dari para peserta tak kunjung padam sampai dengan implementasinya di satuan kerja masing-masing. Dan pastinya mereka harus menularkan perasaan semangat tersebut kepada para Pejabat Pengadilan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti di satuan kerja mereka masing-masing melalui Sosialisasi tata cara penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

 

Download materi (slide) perihal tata cara penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui tautan berikut

 http://www.ditjenmiltun.net/slide_sppu.pptx

 

sumber (www.ditjenmiltun.net)