Minggu, 20 Mei 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

Bogor - ditjenmiltun.net. Menyambut pesta demokrasi Pemilihan Umum yang akan dihelat pada tahun depan (2019) dan tentunya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang saat ini sedang berlangsung, aparatur pengadilan yang dalam hal ini jajaran Panitera Muda dan Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Trainer of Trainers) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfokus pada penanganan perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). Tidak bisa dipungkiri, implementasi teknologi informasi dibidang yudisial berupa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dinilai sangat membantu dalam proses percepatan penanganan perkara dan pemenuhan dalam keterbukaan informasi terhadap publik.

 

Secara eksplisit perhelatan Pemilihan Umum di Negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Produknya berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 470 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang dimaksud dengan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) adalahsengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

 

Saat ini seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-3 dimana pada versi ini diakomodir klasifikasi perkara / alur perkara mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). Dan dalam 4 (empat) hari kedepan, tepatnya dari tanggal 02 - 05 Mei 2018 bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, para peserta Kegiatan Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN akan digodok dan ditempa pengetahuannya terkait Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

 

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 (sepuluh) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : 

 

1.             Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

2.             Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

3.             Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 

4.             Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

5.             Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 

6.             Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 

7.             Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

8.             Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 

9.             Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 

10.         dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

  

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Informatika, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung ini juga mengundang perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : 

 

1.             Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 

2.             Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi 

3.             Sudiyono, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring 

4.             Sudarsono, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial 

5.             Maharani Pudiastanti A.Md selaku Staf Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

 

Adapun kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah, S.H., M.S. dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Pengembangan Informatika Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. Sebagai informasi, saat ini pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung (SIPP MA) telah tercatat 7 (tujuh) Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU). 

 

Sumber (www.ditjenmiltun.net)