Kamis, 19 Juli 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Yogyakarta - Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Kembali mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak bagi Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan tanggal 20 s/d 22 Mei 2015 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Sulistyo,SH.,M.Hum. Dalam sambutannya Sulistyo,SH.,M.Hum menekankan kembali pentingnya peran Panitera Muda Perkara dalam proses pemberkasan perkara yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. Sulistyo,SH.,M.Hum juga berharap untuk kedepan jangan sampai ada lagi berkas yang kurang lengkap baik itu soft copy maupun dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Ada yang berbeda dari kegiatan bimbingan teknis sebelumnya. Dalam kegiatan bimbingan teknis kali ini Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara selaku penyelenggara kegiatan yang diwakili oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara M. Yulie B. Setyaningsih, SH.,MM memberikan apresiasi kepada PTUN maupun PT.TUN  yang selama ini dinilai bagus kinerjanya dalam proses pemberkasan sampai dengan pengajuan perkara ke Mahkamah Agung.
Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara tata Usaha Negara berharap agar apresiasi ini menjadi pemicu bagi peserta yang lain untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Dalam Kesempatan itu juga diberikan pembekalan materi yang terkait dengan pemberkasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali  Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak dari para narasumber diantaranya Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara H. Ashadi, SH, Hakim Yustisial pada kepaniteraan Mahkamah Agung Asep Nursobah, S.Ag., MH serta Hakim Tinggi TUN pada Balitbang Diklat Kumdil MA-RI DR.Arifin Marpaung, SH., M.Hum dengan dimoderatori oleh Kabag Perbendaharaan pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA-RI Ardaning Sandrawati, SH., MH. Para peserta yang terdiri dari Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak serta beberapa staf pelaksana tampak antusias mengikuti materi yang dipaparkan oleh para narasumber.

FOTO KEGIATAN

Sumber dari ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id