Jumat, 23 Februari 2018
Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Klasifikasi

101/G/2018/PTUN.SMD2018-01-02PERTANAHAN
201/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERMOHONAN
302/G/2018/PTUN.SMD2018-01-09PERTANAHAN
403/G/2018/PTUN.SMD2018-01-15PERTANAHAN
504/G/2018/PTUN.SMD2018-01-19LAIN-LAIN
602/P/FP/2018/PTUN.SMD2018-01-30PERMOHONAN
705/G/2018/PTUN.SMD2018-02-07PERIZINAN

No.

No. Perkara

Tanggal DISMISSAL

---

No.

No. Perkara

Tanggal Cabut

----

No.

No. Perkara

Tanggal Register

Tanggal Putus

Klasifikasi

-----

Silahkan Klik No. Perkara untuk melihat detail perkara:

--

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Banding

----

No.

Nomor Perkara

Tgl. Akta Permohonan

No. Perkara Kasasi

109/G/2017/PTUN.SMD2018-01-04

No.

Nomor Perkara

Tanggal Akta Permohonan

No. Perkara Peninjauan Kembali

----

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

 

               Jakarta - Beberapa waktu yang lalu Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan dua kali pembinaan teknis yang diselenggarakan berdekatan, PERTAMA yaitu adalah Bimbingan Teknis dengan tema “Melalui Pembenahan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo, Kita Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara” yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 5 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Savoy Homann bandung dengan peserta adalah Ketua PT.TUN dan Ketua PTUN seluruh Indonesia termasuk juga Hakim senior dari beberapa PTUN.

Bimbingan teknis tersebut mengagendakan 3 topik bahasan yakni pelaksanaan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo pada Aplikasi KOMDANAS dengan narasumber yakni Bapak DR Ahmad Cholil, S.Ag., LLM Hakim Yustisial Peradilan Agama, Bapak Drs. Arifin Syamsurizal, SH.,MH. Kabag Rencana dan Program Biro Keuangan MA-RI dan Bapak Juan Juliawan Alfauzan, SE. Tim KOMDANAS MA-RI.Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Sunarto, SH.,MH. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan tema bintek sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi saat ini, sebagai mana diketahui bahwa saat ini Mahkamah Agung membuka akses pada BPK bukan saja untuk masuk pada audit APBN namun pada ranah keuangan perkara, sehingga hal ini dibutuhkan kerjasama semua unsur di pengadilan untuk melakukan pembenahan sehingga tercapai tertib administrasi.Dalam Bimbingan Teknis kali ini Bapak Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Mulia  Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. berkesempatan untuk memberikan pengarahan pada para peserta, yang intinya adalah Ketua Pengadilan selaku pimpinan harus selalu mendorong terciptanya tertib administrasi, juga Ketua Pengadilan harus mengawasi agar semua pelaporan bisa berjalan dengan baik dan tervalidasi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung ketua pengadilan dapat melakukan pengawasan tersebut cukup dengan membuka aplikasi yang sudah ada.Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH. dengan menyampaikan bahwa Bintek ini merupakan bekal bahwa agar para pimpinan dapat mengetahui dan menguasai teknologi informasi, dan khususnya aplikasi pelaporan perkara.

  KEDUA adalah Bimbingan Teknis dengan tema “Dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan” yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Inna Shindu Denpasar dengan peserta adalah Panitera PT.TUN, Panitera PTUN, Wapan dan Panmud seluruh Indonesia.Kali ini kegiatan Bimbingan Teknis dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Aco Nur, SH.,MH. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan bahwa Mahkamah Agung selalu menyediakan anggaran untuk kegiatan Pelatihan, Pembinaan baik pada diklat maupun unit esselon I di mahkamah agung, ini menunjukan bahwa mahkamah agung concern pada peningkatan SDM, karena mahkamah agung menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misinya ditentukan oleh kualitas SDMnya, berkaitan dengan tema bintek saat ini Ka BUA menyampaikan bahwa mahkamah agung menginginkan dalam hal aparatur pengadilan melakukan pelayanan pada pencari keadilan, aparatur pengadilan memahami hukum dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang mempunyai nilai keadilan.Adapun materi yang diberikan pada bimbingan teknis disajikan oleh 3 orang narasumber yakni 1. Dr. H. Kadar Slamet, SH., M. Hum. Dengan Topik "Kerangka Umum Undang - Undang Administrasi Pemerintahan", 2. Dr. Arifin Marpaung, SH.M. Hum. Dengan Topik " Keputusan Administrasi Pemerintahan " terakhir adalah 3. Dr. Dani Elpah, SH., MH. dengan Topik " Penyalahgunaan Wewenang oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan "Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH.

Sumber dari ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id