Selasa, 26 Juni 2018

 

Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

(Jika ingin melihat detail perkara lama dan baru, silahkan bisa dilakukan pencarian di 

sipp.ptun-samarinda.go.id)

5 Juni 2018

[Rencana Kerja dan Anggaran]

Laporan Realisasi PNBP Mei

Penelusuran Cepat Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di database Mahkamah Agung.

Kunjungi

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Kunjungi

Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kunjungi

Statistik Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kunjungi

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik.

Kunjungi

We have 19 guests and no members online

Informasi Publik

Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011,05 Januari 2011.

Lebih Lanjut

Index Berita

Artikel berita yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Pengumuman, dan Berita Kegiatan PTUN Samarinda.

Lebih Lanjut

 

Jadwal Sidang

Jadwal Persidangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang sedang berjalan di tingkat pertama.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Lebih Lanjut

A.      KETENTUAN POSBAKUM

1.     Bagi pencari keadilan (orang perorangan atau sekelompok orang) yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan ;

2.     Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

3.     Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

4.     Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

B.      PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM

1.     Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2.     Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.

3.     Petugas Posbakum memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

4.     Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

 

Formulir Permohonan Layanan Posbakum

Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan Posbakum

Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum

 

Kirim Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Formulir Pengaduan/Penyampaian Keluhan Layanan Posbakum ke email posbakum@ptun-samarinda.go.id

Untuk kelengkapan berkas permohonan agar diserahkan langsung ke Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jam Kerja Petugas POSBAKUM Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

 

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. (Pukul 09.00 - 12.00 WITA)

SOP Kepaniteraan

SOP Kepaniteraan Perkara

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bag. Umum dan Keuangan

SOP Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

SOP Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan

    Jakarta - Humas. Menyusul Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 304/SEK/HM.01/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang pemberitahuan mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018, dengan...
PEMADAMAN SERVER DI DATA CENTER
Friday, 08 June 2018
    Pemadaman server di Data Center Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 20.00 WIB sampai dengan 20 Juni 2018 pukul 12.00 WIB,     Dokumen  SURAT PEMADAMAN DATA CENTER MA...
MA KEMBALI MERAIH WTP YANG KE 6 KALI
Wednesday, 06 June 2018
  Jakarta-Humas: Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada hari ini Selasa, 5 Juni 2017 di Auditorium BPK...
Jakarta - Humas. Rabu, 5 Juni 2018, Mahkamah Agung mengadakan bazar dan sembako murah yang bertempat dilapangan parkir, momentum Ramadhan yang dirangkaikan dengan kegiatan bazar  ini adalah saat yang ...
Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum  melantik 7 (Tujuh) Pejabat Eselon II dilingkungan Mahkamah Agung pada Senin, 4/6/2018 pukul 14.00 WIB di gedung...
More inBerita  


Survey Kepuasan Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila anda berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan Publik.

Pelayanan Proses Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK

Sistem Pembayaran Biaya Perkara

Pemberian Salinan Putusan

Permohonan Informasi/Layanan Pengaduan dan Fasilitas Informasi yang tersedia

Kebersihan dan kelengkapan fasilitas gedung pengadilan

Kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan di area gedung kantor PTUN Samarinda

 

 

Jakarta-Humas: Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Univrsitas Indonesia (FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyelenggarakan seminar dengan tema Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses `Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Perma 3 tahun 2017 di hotel Aryaduta, Gambir Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Maret 2018.

 

 

 

Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syarifuddin SH., MH., dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan bahwa Seminar ini adalah salah satu media dalam memberikan akses keadilan kepada perempuan yang berhadapan hukum. Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan bahwa terkait dengan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma no 3 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum. Hal ini merupakan inisiatif MA yang sejalan Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Perma ini juga sejalan dengan Visi dan misi MA dalam memebikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

 

 

 

PERMA ini juga merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan atas akses keadilan serta bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. PERMA yang diluncurkan pada 4 Agustus 2017 lalu ini merupakan tindak lanjut dari the Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective yang merupakan kesepakatan para hakim se-Asia Tenggara dalam Lokakarya di Bangkok pada 24-25 Juni 2016, dan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia yang sudah terjalin selama 12 tahun, dimulai sejak tahun 2004. Menurut Desnayeti, salah satu Hakim Agung yang menjadi Anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung bahwa inisiatif keluarnya PERMA ini sendiri berasal dari beragam kejadian yang terjadi di Indonesia, diskusi dan perbincangan dengan para ahli dan beragam seminar yang dihadiri. «inisiatifnya berasal dari banyak bagian, intinya adalah PERMA ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terkhusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum » kata Desnayeti, yang menjadi sala satu pembicara dalam seminar ini. « Jika masyarakat menemukan hakim yang tidak mengaplikasikan PERMA ini, mohon dilaporkan ke Badan Pengawasa MA”. Tuturnya. 

 

 

 

Dalam kesempatan yang sama para stakeholder yang hadir seperti  Komnas Perempuan, PEKKA, LBH APIK, dan yang lainnya bangga dan mengapreasiasi tindakan Mahkamah Agung yang telah berani mengeluarkan Perma ini. Namun, menurut mereka jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang sama dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, aplikasi Perma ini dianggap akan timpang «Saya harap Kepolisian dan Kejaksaan juga mengeluarkan kebijakan serupa Perma ini» harap Azriana dari Komnas perempuan. «Jika proses sebelum pengadilan belum terbangun sadar gender, proses keadilan berbasis gender tidak akan tercapai” tambahnya.

 

 

 

Acara ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, beberapa hakim tinggi dan hakim tingkat pertama dari seluruh Indonesia, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkama Agung, Perwakilan Kedutaan Besar Australia Dave Peebles, Hakim Family Court of Australia Justice Margaret Cleary, Ketua Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan media baik cetak maupun elektronik dan undangan lainnya. (Azh/RS/photo:Pepy)

 

Sumber (www.mahkamahagung.go.id)